News

Utut Adianto Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Dugaan Suap di Unila

Utut Adianto Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Dugaan Suap di Unila
Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto memenuhi panggilan KPK terkait kasus suap yang melibatkan Bupati Purbalingga M Tasdi (AKURAT.CO/Bayu Primanda)

AKURAT.CO Petinggi Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI, Utut Adianto penuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jumat (25/11/2022). Pemanggilan tersebut terkait kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru di Universitas Lampung (Unila).

"Bertempat di gedung Merah Putih KPK, saat ini saksi (Utut) telah hadir," ucap juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (25/11/2022).

Penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua saksi lainnya. Mereka adalah karyawan swasta, Mustopa Endi Saputra dan Pedagang, Uum Marlia. KPK berharap agar keduanya dapat memenuhi panggilan KPK.

baca juga:

Meski begitu, Ali tidak menjelaskan lebih lanjut terkait materi pendalaman penyidik terhadap para saksi. Yang jelas pemeriksaan untuk mendalami informasi serta bukti terkait kasus tersebut.

Dalam kasus ini, Rektor Unila, Karomani, telah ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya yakni Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila, Heryandi; Ketua Senat Unila. Muhammad Basri; dan pihak swasta bernama Andi Desfiandi.

Karomani diduga menerima uang senilai Rp603 juta dari orang tua peserta calon mahasiswa dari Mualimin. KPK juga menemukan uang tunai yang diduga berasal dari penerimaan suap senilai Rp4,4 miliar. Dia diduga telah menerima suap dengan total Rp5 miliar. 

Andi selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi.

Sedangkan, Karomani, Heryandi, dan Basri selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. []