Ekonomi

Utang Pemerintah Tembus Rp 7.002 Triliun, Kemenkeu Sebut Masih Batas Aman

"Komposisi utang pemerintah dikelola dengan mempertimbangkan kemampuan bayar dan kapasitas fiskal,"


Utang Pemerintah Tembus Rp 7.002 Triliun, Kemenkeu Sebut Masih Batas Aman
Papan presentasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan penjelasan kepada komite IV DPD dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6/2022). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Rasio utang yang dimiliki pemerintah saat ini telah mencapai sebesar 38,68 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia, yang mana saat ini per Mei 2022 kemarin telah tercatat sebesar Rp7.002 triliun.

Apabila ini dilihat secara nominal, utang ini masuk dalam penurunan bila dibandingkan realisasi April 2022 lalu.

Sehingga rasio utang tersebut menurut Kementerian Keuangan dalam buku APBN KiTa masih berada pada batas aman, wajar terkendali yang diiringi oleh diversifikasi portofolio yang optimal.

baca juga:

"Rasio utang terhadap PDB dalam batas aman, wajar serta terkendali diiringi diversifikasi portofolio yang optimal," jelas buku APBN KiTa yang bisa di unduh di website Kementerian Keuangan, Minggu (26/6/2022).

Dari segi jenis utang, saat ini mayoritas didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) yang telah menyentuh 88,2 persen dari seluruh komposisi utang pada akhir Mei 2022, sedangkan dari kepemilikan investor asing pada SBN justru menurun.

Pada 2019 sendiri tercatat 38,57 persen, dan pada akhir 2021 lalu tercatat 19,05 persen, dan per Juni 2022 tercatat 16,74 persen. Selain itu, utang dari sisi mata uang, utang pemerintah saat ini didominasi oleh mata uang domestik yaitu rupiah sebesar 70,68 persen.

"Komposisi utang pemerintah dikelola dengan mempertimbangkan kemampuan bayar dan kapasitas fiskal," jelasnya.

Average time to maturity (Rata-rata jatuh tempo) sampai tahun 2022 saat ini masih terjaga di tenggat 8,7 tahun, sedangkan pengadaan utang pemerintah masih terus ditetapkan atas persetujuan DPR sesuai dengan UU APBN serta diawasi oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

Dengan adanya peningkatan kinerja pendapatan negara yang baik dan didukung realisasi pembiayaan utang yang sesuai dengan ketentuan (on the track), serta optimalisasi pemanfaatan SAL sebagai buffer fiskal.