Ekonomi

Utang Pemerintah RI Menggunung, MUI Khawatirkan 3 Ancaman Ini!

MUI mengungkapkan kekhawatirannya terkait masalah utang Indonesia yang membengkak.


Utang Pemerintah RI Menggunung, MUI Khawatirkan 3 Ancaman Ini!
Petugas menata tumpukan uang dollar di Cash Pooling Bank Mandiri, Jakarta, Kamis (28/11/2019). Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah per akhir Oktober 2019 senilai Rp4.756,13 triliun atau naik sebesar Rp277,56 triliun dibandingkan Oktober 2018 yang tercatat sebesar Rp4.478,57 triliun. (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas mengungkapkan kekhawatirannya terkait masalah utang Indonesia yang membengkak.

Ia mengatakan, adanya kekhawatiran BPK terhadap membengkaknya utang pemerintah saat ini didasarkan kepada data dan perhitungan yang bisa dipertanggungjawabkan.

"Oleh karena itu masalah ini tentu tidak boleh kita anggap enteng tetapi harus menjadi concern atau perhatian kita semua. Karena kalau Indonesia nanti ternyata memang tidak mampu membayar utang-utangnya, maka hal demikian tentu jelas akan menimbulkan dampak dan masalah besar bagi bangsa dan negeri," ucapnya lewat keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (24/6/2021).

Ia menuturkan, kerugian pertama dari membengkaknya utang pemerintah Indonesia adalah tidak lagi dipercaya oleh negara lain di dunia terutama oleh negara-negara maju.

Kemudian, kata Anwar, para investor tentu tidak lagi ada yang mau datang untuk berinvestasi di Indonesia. Sebab, negara sudah tidak lagi baik dan aman untuk berinvestasi.

"Dan kalau itu yang terjadi maka tentu dampak turunannya terhadap pengangguran dan pendapatan serta kemiskinan tentu tidak dapat dihindari," katanya.

Selanjutnya dalam pergaulan internasional, tentu suara Indonesia akan menjadi minoritas karena ada beban politik dari utang tersebut.

"Yang lebih parah lagi keadaan ini tentu akan bisa membuat kedaulatan ekonomi dan politik negara kita tentu akan menjadi terusik dan tersandera serta bermasalah sehingga kita kehilangan kebebasan dan kemerdekaan kita untuk mengatur bangsa dan negara kita sendiri," ucap Anwar.

Untuk itu, Anwar menambahkan, supaya hal demikian tidak terjadi maka mungkin sebaiknya para ahli dalam bidang ekonomi dan politik serta pihak lainnya di negeri ini diajak untuk duduk bersama oleh pemerintah bagi membicarakan masalah ini dengan kepala dingin agar dapat mencari serta menemukan solusi yang baik dan tepat.