Ekonomi

Utang Luar Negeri Buncit, Anggota DPR Nilai Pengendaliannya Akan Semakin Sulit

BI mencatat utang luar negeri Indonesia tembus 422,6 dollar AS miliar per akhir Februari 2021 atau setara Rp6.164,46 triliun (kurs Rp14.587 per dolar AS)


Utang Luar Negeri Buncit, Anggota DPR Nilai Pengendaliannya Akan Semakin Sulit
Politisi PKS Anis Byarwati (AKURAT.CO/Bayu Primanda)

AKURAT.CO Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia tembus 422,6 dollar AS miliar per akhir Februari 2021 atau setara Rp6.164,46 triliun (kurs Rp14.587 per dolar AS). Posisi itu naik 4% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 2,7% (yoy). Angka ini menunjukkan utang luar negeri Indonesia semakin membengkak.

Menanggapi membengkaknya ULN ini, Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyatakan pihaknya sudah sering menyoroti dan juga mengingatkan pemerintah terkait utang yang makin membengkak. Jangankan mencapai pertumbuhan ekonomi 7%, pertumbuhan ekonomi pada masa normal saja maksimal hanya mampu mencapai angka 5,6%. Bahkan, pada masa pandemi ini pertumbuhan malah minus.

“Kenyataan yang kita hadapi sekarang adalah defisit APBN melebar, utang melambung, tapi Pemerintah gagal membelanjakan utang. Ini bisa terlihat dari adanya pelebaran defisit fiskal dari 2,2% (2019) menjadi 6,3% (2020) dan diperkirakan masih akan defisit sebesar 5,7% di tahun 2021,” papar Anis dalam keterangannya melalui lansiran web resmi DPR RI, Senin (3/5/2021).

Lebih lanjut, Wakil Ketua Badan AKuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu menjelaskan bahwa memang defisit langkah normal di saat resesi, akan tetapi tetap memerlukan kehati-hatian dalam melaksanakan kebijakan defisit ini. Dan sebagian besar defisit APBN dibiayai oleh utang.

" Ini artinya semakin lebar defisit, maka utang juga semakin besar," serunya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan untuk memaksimalkan pertumbuhan, tentu utang harus digunakan. Tetapi yang seringkali terjadi adalah Pemerintah justru gagal membelanjakan utang tersebut. Hal ini tercermin dari besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) selama 5 tahun terakhir yang mencapai Rp10 triliun hingga Rp30 triliun setiap tahunnya. 

Anis menegaskan, pelebaran defisit ini disebabkan oleh tingginya anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Data terakhir menunjukkan bahwa realisasi anggaran PEN sempat tersendat diawal-awal, lalu digesa di akhir tahun.

Realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sampai dengan akhir 2020 tercatat Rp579,78 triliun atau 83,4 persen dari pagu sejumlah Rp695,2 triliun.

“Hal ini tentu akan merugikan, karena utang yang sudah ditarik tetapi tidak maksimal dimanfaatkan untuk penyelamatan ekonomi nasional,” tutur Anis.

Sumber: laman DPR RI

Prabawati Sriningrum

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu