News

Usai Putusan MK, Wamenkumham Sebut Ada Kajian Lebih Lanjut Terkait Ganja Medis

Usai Putusan MK, Wamenkumham Sebut Ada Kajian Lebih Lanjut Terkait Ganja Medis
Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej memberikan tanggapannya ketika menemui awak media di depan Ruang Baleg DPR RI, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin (4/4/2022) (AKURAT.CO/PETRUS C. VIANNEY)

AKURAT.CO Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward O S Hiariej mengatakan, pemerintah kini telah melakukan penelitian terhadap penggunaan ganja medis sebagai langkah baru usai putusan MK tersebut.

"MK sangat jelas ya bahwa itu ditolak untuk semuanya dan dalam pertimbangannya MK meminta pengkajian lebih lanjut terhadap kemanfaatan ganja itu sendiri," kata Eddy kepada awak media di Kantor DPP PDI-Perjuangan, Jakarta, Kamis (21/7/2022).

Saat ini, kata Eddy, DPR bersama dengan pemerintah sedang melakukan pembahasan terhadap revisi UU Narkotika.

baca juga:

"Ini sambil menyelam minum air dalam pengertian sembari melakukan penelitian terhadap penggunaan ganja dan sebagainya. Pemerintah dan DPR sedang membahas revisi terhadap UU Narkotika dan tentunya kita akan dalami lebih lanjut sembari melihat dari hasil penelitian itu," ujar dia.

Maka dari itu, Eddy menyebut bahwa pembahasan mengenai revisi UU Narkotika akan dibahas sehabis masa reses, yakni pada pertengahan Agustus nanti.

Bahkan, dirinya mengatakan bahwa DPR akan membicarakan perihal penggolongan jenis narkotika.

"Iya persis jadi itu akan dibahas sesudah masa reses," tukas dia.

Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi Undang-Undang Narkotika terhadap UUD 1945 terkait penggunaan ganja bagi kebutuhan medis. 

"Mengadili. Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman dalam siaran virtual Sidang di Gedung MK di channel YouTube Mahkamah Konstitusi, pada Rabu (20/7/2022).

Untuk diketahui, sidang putusan perkara nomor 106/PUU-XVIII/2020 terkait penggunaan ganja medis ini diajukan oleh Dwi Pertiwi, Santi Warastuti, dan Naflah Murhayanti. Mereka adalah ibu dari pasien penderita celebral palsy.

Di antara pertimbangannya, MK berpendapat, jenis narkotika golongan I untuk pelayanan kesehatan dan atau terapi belum terbukti secara ilmiah. Sehingga keinginan pemohon sulit untuk dikabulkan.

"Belum terdapat bukti telah dilakukan pengakjian dan penelitian bersifat komprehensif dan mendalam secara ilmiah. Dengan belum ada bukti ihwal pengkajian dan penelitian secara komprehensif, maka keinginan para pemohon sulit dipertimbangkan dan dibenarkan oleh Mahkamah untuk diterima alasan rasionalitasnya, baik secara medis, filosofis, sosiologis, maupun yuridis," ujar Hakim Suhartoyo. []