News

Usai Diperiksa, LM Rusdianto Emba Ditahan Paksa KPK di Rutan Guntur

Rusdianto langsung dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan terhitung sejak tanggal 27 Juni 2022 hingga 16 Juli 2022.


Usai Diperiksa, LM Rusdianto Emba Ditahan Paksa KPK di Rutan Guntur
LM Rusdianto Emba di Gedung Merah Putih KPK, Senin (27/6/2022) (AKURAT.CO/Fajar Rizky Ramadhan)

AKURAT.CO, Usai diperiksa di Gedung KPK LM Rusdianto Emba yang merupakan tersangka kasus dugaan korupsi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Kabupaten Kolaka Timur 2021 ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (27/6/2022).

Rusdianto telah ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Muna, Sukarman Loke.

"Untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan pertama untuk tersangka LM RE (LM Rusdianto Emba) selama 20 hari ke depan," ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/6/2022).

baca juga:

Untuk kepentingan penyidikan, Rusdianto langsung dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan terhitung sejak tanggal 27 Juni 2022 hingga 16 Juli 2022.

Ia akan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Terkait dengan kasus tersebut KPK sebelumnya juga telah menetapkan dua orang tersangka.

Mereka adalah mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kolaka Timur Laode Muhammad Syukur Akbar.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah tim penyidik lembaga anti rasuah melakukan pengembangan terhadap kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur pada tahun 2021.

Dalam kasus tersebut, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kolaka Timur (Koltim) Andi Merya Nur dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Koltim Anzarullah.

Andi Merya dan Anzarullah dijerat KPK dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Timur (Koltim). Pengadaan barang dan jasa tersebut berasal dari dana hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Dalam pengembangan perkara ini, diduga ada tindak pidana korupsi lain yaitu adanya pemberian dan penerimaan hadiah atau janji terkait pengajuan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah (PEN Daerah) Tahun 2021," kata Ali.[]