News

Usai Bertemu Badan Pengkajian MPR, Ketua KPU: Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Terjawab Sudah

Usai Bertemu Badan Pengkajian MPR, Ketua KPU: Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Terjawab Sudah
Ketua KPU Hasyim Asy’ari menyapa Djarot Saiful Hidayat dan anggota MPR lainnya saat melakukan pertemuandi gedung KPU, Jakarta Pusat, Kamis (21/9/2022). Pertemuan ini dalam rangka berdiskusi membahas banyak hal. Diantaranya persiapan pelaksanaan Pemilu 2024, diskusi substansi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), serta visi misi Presiden dan Kepala Daerah Pemilu 2024. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengaku telah mendengar langsung penjelasan Badan Pengkajian MPR terkait sikap mereka pada isu penambahan masa jabatan Presiden. 

Dia mengatakan, alat kelengkapan MPR yang membidangi pengkajian itu tidak pernah membahas wacana tersebut.

"Badan Pengkajian MPR tidak pernah membahas gagasan tentang amendemen konstitusi terutama berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan Presiden atau diperbolehkannya jabatan Presiden menjadi tiga periode sudah terjawab," katanya usai menerima rombongan Badan Pengkajian MPR yang dipimpin Djarot Syaiful Hidayat di kantor KPU, Jakarta, Rabu (21/9/2022).

baca juga:

Karena itu, Pemilu yang ketentuannya diselenggarakan setiap lima tahun sekali sebagaimana diamanatkan konstitusi tetap bisa terjaga keberlangsungannya. 

"Jadi, sama sekali tidak pernah ada pembahasan soal itu di Badan Pengkajian MPR. Maka dengan begitu pasal 22 E ayat (1) UUD negara kita yang menyatakan bahwa asas Pemilu itu adalah selain Luber, Jurdil itu, Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali," katanya.

Jadi, dengan kepastian itu, penyelenggaraan Pemilu setiap lima tahun sekali tetap terjamin akan tetap terselenggara. Sebab, menurut dia, kepastian itu menjadi hal paling penting dalam pertemuan dengan Badan Pengkajian MPR hari ini.

"Jadi, reguleritas tahunannya insya Allah tetap terjaga. Saya kita itu yang paling penting," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Pengkajian MPR Djarot Syaiful Hidayat memastikan bahwa pihaknya tidak pernah membahas isu perpanjangan masa jabatan Presiden ataupun jabatan Presiden 3 periode dalam proses pengkajian pokok-pokok haluan negara (PPHN). 

"Jadi kita di badan pengkajian fokus untuk melaksanakan konstitusi negara. Sehingga kalau di masa lalu ada berbagai macam informasi yang berkembang di sana sini itu semua hoaks. Karena yang berhak untuk mengubah UUD '45 itu hanya MPR," tegas Djarot. []