News

Usai 11 Debt Collector Ditangkap, Bamsoet Minta Polisi Tindak Perusahaan Leasing

Bamsoet mengapresiasi langkah tegas TNI dan Polri yang telah menangkap sebelas debt collector


Usai 11 Debt Collector Ditangkap, Bamsoet Minta Polisi Tindak Perusahaan Leasing
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (DOK. MPR)

AKURAT.CO, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi langkah tegas TNI dan Polri yang telah menangkap sebelas debt collector, pelaku aksi premanisme dengan mengepung mobil yang dikendarai anggota TNI Serda Nurhadi di Koja, Jakarta Utara.

Bamsoet meminta kepolisian menindak tegas oknum PT ACK dan mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi berat kepada perusahaan leasing Clipan Finance sesuai kewenangan yang diberikan negara kepada OJK.

"Perusahaan pemberi kredit (leasing) atau kuasanya (debt collector) tidak bisa mengeksekusi obyek jaminan fidusia atau agunan seperti kendaraan atau rumah secara sepihak. Polisi harus menindak tegas aksi premanisme debt collector yang nekat mengambil paksa kendaraan debitur secara sepihak," ujar Bamsoet sebagaimana dikutip AKURAT.CO dari keterangan tertulisnya, Selasa (11/5/2021). 

Bamsoet menjelaskan, dalam putusan MK tersebut diatur kreditur atau kuasanya (debt collector) harus terlebih dahulu meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri untuk bisa menarik obyek jaminan fidusia. Mereka juga tetap boleh melakukan eksekusi tanpa melalui pengadilan dengan syarat pihak debitur mengakui adanya wanpretasi. 

"Kewajiban debitur menyelesaikan piutangnya merupakan satu sisi yang tidak boleh dijadikan alasan melakukan teror yang disertai penggunaan kekerasan, ancaman, maupun penghinaan terhadap martabat debitur," terangnya. 

Menurut Bamsoet, debt collector yang menyita sepihak atau mengambil secara paksa barang-barang milik debitur secara melawan hukum, dapat dilaporkan ke polisi. Perbuatannya bisa dijerat Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Jika dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan maka juga bisa dijerat dengan Pasal 365 ayat (1) KUHP. 

"Kreditur sebagai pihak yang memberi kuasa terhadap debt collector punya peran besar menegakan etika penagihan. Antara lain dilarang memaki, dilarang menggunakan ancaman/kekerasan/mempermalukan, tidak menagih kepada pihak yang tidak berhutang walaupun itu adalah keluarga debitur, serta tidak menagih di luar jam kerja yang bisa mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat," pungkasnya.

Diketahui, Polda Metro Jaya bersama dengan Kodam Jaya sudah sering lakukan operasi gabungan secara preventif straight guna antisipasi aksi kriminal, khususnya para penagih utang atau debt collector yang meresahkan masyarakat.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, operasi TNI-Polri bertujuan memberantas aksi premanisme. Dia menegaskan negara tidak boleh kalah dengan premanisme.

"Kita anggap orang-orang yang seperti itu (debt collector) adalah premanisme semuanya," ujar Yusri kepada pewarta, Selasa (11/5/2021).[]

Arief Munandar

https://akurat.co