News

Urus Administrasi Kependudukan Tidak Perlu Sertifikat Vaksinasi Covid-19

Kemendagri menegaskan, pengurusan layanan administrasi kependudukan (adminduk) tidak perlu sertifikat vaksinasi Covid-19.


Urus Administrasi Kependudukan Tidak Perlu Sertifikat Vaksinasi Covid-19
Pelayanan publik pembuatan e-KTP di pusat perbelanjaan daerah Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (27/12/2018). Kemendagri memberi waktu bagi penduduk yang sudah wajib ber-KTP untuk melakukan perekaman e -KTP paling lambat 31 Desember 2018. (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, pengurusan layanan administrasi kependudukan (adminduk) tidak perlu sertifikat vaksinasi Covid-19. Artinya, dalam hal ini tidak ada penambahan persyaratan baru yang dapat mempersulit masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan.

“Analoginya, seperti telur dengan ayam mana yang lebih dahulu, karena untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19 penduduk juga harus sudah memiliki NIK,” ujar Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh sebagaimana dikutip AKURAT.CO dari laman resmi Kemendagri, Jakarta, Kamis (29/7/2021).

Kemendagri juga mendukung upaya percepatan vaksinasi nasional yang menargetkan sebesar 80 persen penduduk untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity).

“Kami justru ingin turut serta dalam upaya pemerintah mempercepat program vaksinasi dengan memberikan layanan adminduk yang cepat dan mudah. Apalagi, animo masyarakat tengah tinggi untuk mendapatkan vaksin,” ujar Zudan.

Meski demikian, Zudan menyampaikan, tidak menutup kemungkinan bahwa ke depan sertifikat vaksinasi dapat menjadi syarat dalam mengurus layanan adminduk.

“Aturan tersebut bisa diterapkan, namun nanti bila persentase vaksinasi sudah 80 persen sebagai upaya kita untuk mengejar sisa penduduk yang belum mau divaksin. Apa pun itu, kita akan melihat perkembangannya,” pungkasnya. []