Firman Soebagyo

Anggota Badan Legislasi DPR RI
News

Urgensi Regulasi Pertembakauan yang Berkeadilan

Suka tidak suka, kita harus akui bahwa Industri Hasil Tembakau (IHT) menyediakan lapangan agribisnis dan penyerapan tenaga kerja (padat karya).


Urgensi Regulasi Pertembakauan yang Berkeadilan
Melinting tembakau kretek khas Temanggung (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO, Ketika berbicara tembakau, maka akan sarat dengan nilai budaya dan tatanan masyarakat. Tembakau memiliki value yang sangat luar biasa bagi pengelolaan pemerintahan dari sisi penerimaan negara dan peran penting menggerakan ekonomi nasional. Suka tidak suka, kita harus akui bahwa Industri Hasil Tembakau (IHT) menyediakan lapangan agribisnis dan penyerapan tenaga kerja (padat karya).

Terkait masalah pertembakauan, ada beberapa hal penting yang perlu disampaikan. Pertama, kontribusi cukai rokok sepanjang 2020 sebesar Rp176,3 triliun. Angka tersebut di atas dari target sebagaimana tercatat dalam Peraturan Presiden No 72 Tahun 2020, sebesar Rp172,2 triliun. Angka realisasi penerimaan tersebut meningkat 2,25% jika dibandingkan tahun 2019 lalu yang angka realisasi 172,4 triliun. Pemerintah juga menargetkan penerimaan untuk tahun 2021 sebesar 173,78 triliun. Artinya, potensi tembakau dan IHT ini dalam kontribusi penerimaan negara sangat signifikan. Apalagi di musim pandemi sekarang ini.

Kedua, IHT mempunyai dampak sosial dan ekonomi lain, yaitu serapan tenaga kerja. Dalam penyerapan tenaga kerja, perkebunan tembakau dan IHT merupakan sektor terbesar ke-5 yang meyerap tenaga kerja hingga 5,98 juta orang. Terdiri dari 4,28 pekerja di industri manufaktur dan distribusi, serta 1,7 juta pekerja di sektor perkebunan atau pertanian tembakau. Ini merupakan potesi-potensi yang sangat luar biasa.

Ketiga, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) merupakan tanaman rakyat yang menghasilkan keuntungan bagi perekonomian rakyat dan penghasilan negara. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau. Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai untuk bidang kesehatan adalah 50%, namun tahun depan akan dillakukan perubahan komposisi penggunaan DBHCHT 25% untuk kesehatan dan 25% untuk law enforcement.

Hal ini menunjukkan bahwa IHT selama ini menjadi “sapi perahan” oleh pemerintah. Di satu sisi, tembakau ini penyebab kematian terbesar berdasarkan riset yang dilakukan oleh kelompok-kelompok anti tembakau. Tapi di sisi lain, pemerintah menekankan cukai untuk kepentingan kesehatan.

Kekosongan Hukum

Inilah yang menjadi concern bagi anggota DPR ketika sedang menyusun RUU Pertembakauan (periode 2016 - 2019), harus mendudukan persoalan industri hasil tembakau yang berkeadilan. Artinya mau tidak mau, suka tidak suka bahwa IHT harus diberikan satu payung hukum untuk perlindungan.

Ketika Panitia Khusus (Pansus) yang pertama gagal dan Pansus kedua hampir mendekati ada kesepakatan antara pemerintah dengan DPR dengan Komisi IX. Sebab, kala itu Komisi IX yang keras menentang UU. Namun, Pansus bisa mensinkronisasikan keinginan pemerintah. Waktu itu, Wakil Menteri Keuangan, bapak Mardiasmo sudah menyampaikan pentingnya UU ini. Demikian juga dari Dirjen Bea Cukai juga mengatakan pentingnya UU ini. Namun karena keterbatasan waktu sampai masa jabatan terakhir, akhirnya UU ini tidak selesai.

Ketika Pansus mengundang Menteri Kesehatan, waktu itu Ibu Faried Anfasa Moeloek. Beliau mengatakan penyebab daripada narkoba adalah rokok dan penyebab kematian adalah asap rokok. Sebagai ketua Pansus, saya pun menanyakan, sejak kapan narkoba masuk? Dan sejak kapan IHT mulai dikembangkan? Apabila kita lihat sejarahnya sejak penjajahan Belanda rokok sudah masuk, tetapi narkoba belum ada. Secara keilmuan, tuduhan-tuduhan tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian masalah asap, lebih berbahaya mana asap kendaraan dan industri dibandingkan asap rokok?. Ini tidak terjawab lagi.