News

Urai Problematika Sampah Plastik di Jakarta yang Sudah Terlanjur Parah


Urai Problematika Sampah Plastik di Jakarta yang Sudah Terlanjur Parah
Penjual beraktivitas di Pasar Palmerah, Jakarta, Kamis (9/1/2020). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan peraturan gubernur (pergub) No 142/2019 tentang larangan kantong plastik sekali pakai di mal, swalayan, hingga pasar. Larangan ini efektif berlaku mulai Juli 2020. (AKURAT.CO/Abdul Aziz Prastowo)

AKURAT.CO, Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Jakarta sosialisasi larangan penggunaan kantung plastik ke pedagang di 153 pasar tradisional dan 83 pusat perbelanjaan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Andono Warih berharap masyarakat mendukung program belanja ramah lingkungan. Dia mengatakan kantung plastik merupakan bahan yang tidak budah terurai dan membahayakan kehidupan di planet bumi.

Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengatakan nkalau program ini berhasil dapat mengurangi volume sampah yang dihasilkan masyarakat Jakarta.

"Saya ajak semua, mari sadar sampah adalah sisa dari kegiatan kita, tanggungjawab kita untuk kelola sisa itu. Sisa ini bukan dilakukan oleh orang lain,. tapi oleh kita sendiri. tuntaskan untuk pengelolaannya," kata Anies.

600 ton sampah plastik dari Jakarta

Di Jakarta, produksi sampah rumah tangga dalam sehari bisa mencapai enam ribu ton. Dari jumlah itu, sepuluh persennya atau sekitar 600 ton sampah merupakan plastik.

"Dan nggak semua itu dia dibawa ke tempat pembuangan akhir (Bantargebang), ada yang (dibuang warga) ke sungai dan ditimbun dimana-mana," ujar Manager Kampanye Perkotaan dan Energi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Dwi Sawung ketika diwawancara AKURAT.CO.

Penanganan sampah plastik setelah dikirim ke TPST Bantargebang berbeda dengan penanganan terhadap sampah yang dibuang ke sungai-sungai dan kemudian turun ke lautan.

Menangani sampah yang sudah terlanjur masuk ke air, selain lebih sulit, biayanya juga sangat-sangat mahal.

“Dia bisa 100 kali lipat usaha (penanganan) di darat. Kalau kemarin tuh ada yang bilang sekitar 300 ribu dollar Amerika Serikat per ton untuk me-recovery (sampah plastik) di lautan. Memang mahal banget," kata Sawung.

Masalahnya lagi, persoalan sampah di Indonesia bukan hanya yang diproduksi dalam negeri, melainkan juga yang diimpor dari negara lain.

Belakangan ini, Indonesia sering menerima kiriman sampah dari sejumlah negara. Daerah-daerah yang sering menjadi tujuan pengiriman sampah dari luar negeri, antara lain Jakarta dan sekitarnya, Surabaya dan sekitarnya, Batam dan sekitarnya.

Sebetulnya, impor sampah tidak sepenuhnya salah, dengan catatan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun.

Tapi, aturan tersebut dinilai tidak ketat pun dengan pengawasannya sehingga terjadi banyak pelanggaran.

"Kan kalau peraturannya terlalu mulus kan jadi pengawasannya sulit sekali, kalau pengawasannya nggak mungkin dilakukan, ya udah, yang lolosnya lebih banyak lagi. Itu masih lemah banget," kata dia.

"Kalau kami mencurigai bahwa mereka (oknum) dibayar dua kali (lipat). Mereka (asal sampah) ngeluarin uang dikirim ke negara lain,” kata dia.

Alasan impor sampah ada kaitannya dengan kebutuhan bahan baku industri, misalnya untuk kertas baru. Tetapi, sebagian importir menyusupkan limbah yang seharusnya tak boleh diimpor.

“Apalagi semenjak Cina berhenti menerima impor itu, harusnya impor kan tadinya cuma kertas aja, atau plastik jenis tertentu, tapi sekarang tuh yang masuk udah banyak sampah rumah tangga, makanya jadi masalah," ujar dia.

Masalah bagi lingkungan di Indonesia semakin berat karena tak semua limbah impor bisa didaur ulang.

Selama April sampai Agustus 2019 saja, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendapati 318 kontainer berisi sisa material plastik tercampur limbah Bahan Beracun dan Berbahaya. Ratusan kontainer sampah plastik itu diamankan petugas dari Pelabuhan Batu Ampar, Batam (186 kontainer), dan di Kawasan Berikat Banten (132 kontainer).

Tentu saja keberadaan sampah plastik itu memusingkan. Itu sebabnya, pemerintah memutuskan untuk reekspor ke negara asalnya supaya tidak menjadi masalah bagi negeri ini.

Menurut Sawung impor sampah harus dihentikan agar beban lingkungan di Indonesia tidak makin berat. Dia mengingatkan penanganan sampah lokal saja sampai sekarang masih belum beres.

"Jadi TPA-nya nggak hanya dipenuhi oleh sampah lokal, tapi juga sampah impor dan itu nggak bisa diapa-apain plastik yang udah kualitasnya paling rendah, termasuk juga kemasan makanan. Kita temukan kemasan makanan bukan kemasan yang beredar di Indonesia, tapi di Amerika, Australia, Inggris. Supermarket di sini juga nggak ada (jenis kemasan itu)," kata dia.

Plastik yang berakhir di tempat sampah dimana-mana menimbulkan masalah, apalagi kalau dibakar begitu saja.

Contoh kasus yang terjadi di Jakarta Barat. Di kawasan yang berbatasan dengan Tangerang, ada salah satu lokasi yang sering dijadikan warga untuk pembakaran sampah plastik. Akibatnya, masyarakat sekitar mengalami masalah pernafasan.

“Dan itu juga sebenarnya di jangka panjang kemungkinan terkena kankernya gede banget. Nah itu yang jadi masalah juga,” kata Sawung.

Sampah plastik berbentuk sachet juga sangat berbahaya bagi lingkungan. Sampah jenis ini karakternya sama seperti botol plastik.

“Saya pikir Indonesia termasuk yang paling gampang ya plastik bebas, termasuk sebenarnya sachet ya. Tapi di negara asalnya sendiri itu nggak ada sachet. Dan memang buat dia itu sachet yang paling menguntungkan, keuntungannya bisa lebih gede daripada yang botolan. Makanya dia mempertahankan sachet. Nggak ada alasan masyarakat nggak mau beli, nggak ada.” []