News

Upaya Berantas Korupsi Dinilai Masih Belum Baik, Jokowi: Kita Semua Harus Sadar dan Jangan Berpuas Diri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berpuas diri dengan banyaknya kasus yang telah ditangani.


Upaya Berantas Korupsi Dinilai Masih Belum Baik, Jokowi: Kita Semua Harus Sadar dan Jangan Berpuas Diri
Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua KPK Firli Bahuri (kanan) saat mendatangi Gedung KPK di Jakarta, Kamis (9/12/2021). (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berpuas diri dengan banyaknya kasus yang telah ditangani.

Hal ini dikarenakan penilaian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi masih dinilai belum baik.

"Kita semua harus sadar mengenai ini. Aparat penegak hukum termasuk KPK jangan cepat berpuas diri, sebab penilaian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi masih dinilai belum baik, Kita semua harus sadar mengenai ini," ujar Jokowi saat menghadiri Hari Anti Korupsi (Harkodia) 2021 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (9/12/2021).

Jokowi mengungkapkan, masyarakat Indonesia hingga saat ini menempatkan masalah pemberantasan korupsi di peringkat kedua sebagai hal mendesak untuk diselesaikan, yaitu dengan persentase 15,2. Hal itu terungkap dalam sebuah hasil survei nasional pada November 2021.

Di urutan pertama adalah penciptaan lapangan pekerjaan dengan persentase mencapai 37,3 persen. Urutan kedua adalah pemberantasan korupsi mencapai 15,2 persen. Dan urutan ketiga adalah harga kebutuhan pokok mencapai 10,6 persen.

Sebelumnya, Jokowi menuturkan, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia masih rendah dibanding dengan sejumlah negara di Asia.

Oleh karena itu, Jokowi ingin upaya meminimalisir tindakan korupsi di Tanah Air terus dilakukan.

"Rangking indeks persepsi korupsi kita di tahun 2020 juga masih perlu kita perbaiki lagi. Di Asia dari 180 negara. Singapura rangking ketiga, Brunei Darussalam rangking 35, Malaysia rangking 57, dan Indonesia masih di rangking 102. Ini yang memerlukan kerja keras kita untuk memperbaiki indeks persepsi korupsi kita bersama-sama," ujarnya.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan, tindak pidana korupsi bisa mengganggu upaya penciptaan lapangan kerja.