Ekonomi

Untungkan Sektor UMKM, Pemerintah Godok Ulang Kebijakan Ekonomi Digital

Untungkan Sektor UMKM, Pemerintah Godok Ulang Kebijakan Ekonomi Digital
Menteri Koperasi dan UKM. Teten Masduki (Akurat.co/Andoy)

AKURAT.CO, Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan saat ini pemerintah masih sedang mendisain ulang kebijakan di bidang ekonomi digital agar menguntungkan semua pihak terutama pelaku UMKM.

MenKopUKM Teten Masduki memastikan Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) melalui sinergi dengan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) menaruh perhatian yang besar terhadap perlindungan dan perkembangan ekonomi digital, salah satunya e-commerce.

“Pemerintah sedang me-redesign kebijakan nasional ekonomi digital untuk mendukung perkembangan ekonomi digital. Hal ini sebagai bentuk dukungan Pemerintah, karena saat ini baru mengatur e-commerce saja. Karena ke depan industri ini terus berkembang banyak jenis dan bisnis modelnya,” ucap MenKopUKM Teten dalam acara ICON 2022 yang mengangkat tema ‘The Omnichannel Journey’ di Ballroom Ritz Carlton, Pasific Place, Jakarta, Kamis (6/10). 

baca juga:

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, President Direktor PT Supra Boga Lestari Tbk Meshvara Kanjaya dan EVP of Consumer Goods and Lifestyle Blibli Fransisca Krisantia Nugraha, serta turut mendampingi Direktur Utama LLP-KUMKM (Smesco Indonesia) Leonard Theosabrata dan Staf Khusus Menteri Bidang Ekonomi Kreatif KemenKopUKM Fiki Satari.

Pada 2030, nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksi mencapai Rp4.531 triliun atau bertumbuh 8 kali lipat dibandingkan 2020. Sementara saat ini, sebanyak 20,24 juta UMKM sudah go digital menurut idEA (Indonesia E-Commerce Association) per Agustus 2022. Dan data internal KemenKopUKM, sudah mencapai 67,4 persen dari target pemerintah yaitu 30 juta UMKM masuk ekosistem digital pada 2024. Angka ini bertumbuh 153 persen sejak awal pandemi yaitu 8 juta UMKM di awal 2020.

Lebih lanjut, Menteri Teten menekankan, besarnya potensi ekonomi digital tersebut, harus diantisipasi agar sebagian besar di antaranya tidak dibanjiri dengan produk impor. “Saya gelisah ketika e-commerce-nya naik, justru masih ada barang impor yang bisa merusak perkembangan produk UMKM di e-commerce,” ucapnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan tugas kepada beberapa menteri terkait, untuk melindungi e-commerce dalam negeri agar tidak sampai seperti yang terjadi di India. Di mana produk e-commerce justru mayoritas datang dari luar negeri.

“Bersama stakeholder terkait, termasuk Kemendag, kami terus menyempurnakan regulasi terkait PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) untuk melindungi UMKM pada lokapasar daring, PPMSE lokal, serta konsumen atau masyarakat luas,” kata Menteri Teten.

Platform e-commerce yang berkembang di Indonesia kata MenKopUKM, harus menjadi peluang bagi UMKM yang dalam penjualan offline tidak mendapat tempat strategis untuk memasarkan produknya. Adanya e-commerce diharapkan membuat para pelaku UMKM yang ada di pelosok daerah bisa berjualan secara digital.