Ekonomi

Universitas Jember Gelar FGD Soal BPJS TK, Begini Hasilnya

Universitas Jember Gelar FGD Soal BPJS TK, Begini Hasilnya
Pelayanan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jayapura (AKURAT.CO/Sudjarwo)

AKURAT.CO, Universitas Jember menyelenggarakan Focus Grup Discussion (FGD) yang bertajuk “Kepastian Hukum Lembaga Penyelenggara dan Peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan” yang diselenggarakan oleh Universitas Jember.

Hadir sebagai pemateri FGD tersebut yakni Wakil Ketua KPK: Dr. Nurul Ghufron, Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM): Dr. Oce Madril, Indonesia Corruption Watch (ICW): Tama Satrya Langkun, Transparency International Indonesia (TII): Wawan Heru Suyatmiko, Direktur LKBH Universitas Sebelas Maret (UNS): Dr. Agus Riewanto, Ketua Unit Studi Pancasila dan Kenegaraan FH Universitas Udayana (Unud): Dr.Jimmy Z. Usfunan, Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Universitas Jember: Dr. Bayu Dwi Anggono, serta akademisi lainnya dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, para peneliti, dan perwakilan pemerintah daerah.

Hasil kajian FGD Universitas Jember ditemukan fakta-fakta, diantaranya :

baca juga:

Iuran BPJAMSOSTEK lebih rendah , yang dibuktikan dengan besaran Iuran di BPJS Ketenagakerjaan = 0,54% sebulan (JKK 0,24% dan JKM 0,30%) atau lebih rendah dari iuran sesuai PP Nomor 70 Tahun 2015 kepada PT Taspen (Persero) sebesar 0,96% sebulan (JKK 0,24% dan JKM 0,72%) serta manfaat yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan lebih besar dibandingkan dengan PT Taspen.

Kemudian adanya temuan KPK dalam kajiannya di 2019, bahwa tarif JKM yang lebih tinggi oleh PT TASPEN yaitu 0,72% sementara BPJS Ketenagakerjaan: 0,30% maka terdapat potensi inefisiensi berupa kemahalan sedikitnya Rp. 775 Milyar pertahun.

Selain itu, fakta bahwa masa persiapan peralihan program dari PT Taspen dan ASABRI ke BPJAMSOSTEK sudah dimulai terhitung tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan 2029 berdasarkan UU BPJS. Pasal 65 ayat (2) juga menyatakan bahwa kompetensi PT Taspen terbatas hanya pada program Pensiun dan Tabungan Hari Tua, maka tidak tepat jika menyelenggarakan program tambahan berupa JKK dan JKM terlebih dilakukan pada masa peralihan seperti saat ini.

Fakta terakhir, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI. Menurut BPK bahwa pelaksanaan program pensiun saat ini belum dapat menjamin kesejahteraan pensiunan PNS, TNI, dan Polri, dikarenakan Pemerintah belum menyusun peraturan pelaksanaan terkait dengan pengalihan program Pensiun PNS, TNI, dan Polri kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebagaimana amanat UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

"Berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut, maka FGD merekomendasikan beberapa hal yang harus kami sampaikan dari hasil diskusi," tambah Dr. Bayu Dwi Anggoro.

Diperlukannya perubahan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2015 tentang JKK dan JKM Bagi ASN dikarenakan bertentangan dengan UU SJSN dan UU BPJS, khususnya ketentuan yang menambahkan penyelenggaraan program JKK dan JKM bagi ASN kepada PT TASPEN.