News

Uni Eropa Bolehkan Perusahaan Larang Pemakaian Hijab saat Bekerja, Ini Tujuannya

Larangan ini dapat dibenarkan sesuai kebutuhan perusahaan untuk menghadirkan citra netral bagi pelanggan dan untuk mencegah perselisihan sosial.


Uni Eropa Bolehkan Perusahaan Larang Pemakaian Hijab saat Bekerja, Ini Tujuannya
Seorang wanita berhijab duduk di bus di Munich, Jerman, pada 7 September 2015. (AFP via Al Jazeera)

AKURAT.CO, Pengadilan Tinggi Uni Eropa resmi memutuskan bahwa perusahaan boleh melarang simbol kasat mata yang menunjukkan keyakinan agama atau politik, termasuk hijab. Namun, berdasarkan putusan pada Kamis (15/7) itu, 27 negara anggota blok harus mempertimbangkan apakah larangan tersebut memang dibutuhkan oleh pihak perusahaan. Mereka juga harus mempertimbangkan hak dan kepentingan karyawan, termasuk mempertimbangkan undang-undang nasional tentang kebebasan beragama.

"Larangan mengenakan segala bentuk ekspresi keyakinan politik, filosofis, atau agama yang terlihat di tempat kerja dapat dibenarkan sesuai kebutuhan perusahaan untuk menghadirkan citra netral bagi pelanggan dan untuk mencegah perselisihan sosial. Namun, keputusan itu harus sesuai kebutuhan dasar pihak pemberi kerja dalam mendamaikan hak dan kepentingan yang dipermasalahkan. Pengadilan nasional dapat mempertimbangkan konteks khusus bagi negara anggota, khususnya bagi negara yang memprioritaskan perlindungan kebebasan beragama," kata pengadilan.

Kasus ini dibawa ke pengadilan oleh dua wanita di Jerman yang diskors dari pekerjaan mereka setelah mereka mulai mengenakan hijab. Salah satunya perawat disabilitas di pusat penitipan anak di Hamburg yang dikelola lembaga amal, sedangkan satunya lagi adalah seorang kasir di jaringan apotek Mueller. Mereka tidak berhijab ketika mulai bekerja, tetapi memutuskan mengenakannya bertahun-tahun kemudian setelah cuti keluarga.

Bos mereka pun sama-sama melarang hingga keduanya diskors di waktu yang berbeda, diminta bekerja tanpa hijab atau ditempatkan pada pekerjaan yang berbeda, menurut dokumen pengadilan.

Masalah hijab telah memicu kontroversi di seluruh Eropa selama bertahun-tahun dan menegaskan perpecahan tajam dalam mengintegrasikan Muslim. Dalam putusan 2017, pengadilan Uni Eropa di Luksemburg telah mengatakan kalau perusahaan dapat melarang karyawannya mengenakan hijab dan simbol agama lain yang kasat mata dalam kondisi tertentu. Pada saat itu, putusan ini memicu reaksi keras di kalangan kelompok agama.

Lebih dari 5 juta Muslim tinggal di Jerman dan menjadi kelompok minoritas agama terbesar di sana. Larangan hijab bagi perempuan di tempat kerja telah menjadi isu hangat di Jerman selama bertahun-tahun. Sebagian besar berkaitan dengan calon guru di sekolah negeri dan hakim magang. Hal tersebut selama ini belum menjadi tema utama dalam kampanye pemilihan legislatif tahun ini.

Di tempat lain di Eropa, pengadilan juga mengamini pelarangan hijab di tempat kerja.

Pengadilan tinggi Prancis pada tahun 2014 menguatkan pemecatan seorang staf Muslim karena mengenakan jilbab di sebuah penitipan anak swasta yang menuntut netralitas yang ketat dari karyawan. Negara yang menjadi rumah bagi minoritas Muslim terbesar di Eropa itu pun melarang pemakaian jilbab di sekolah negeri pada 2004.

Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi Austria telah memutuskan bahwa undang-undang di sana yang melarang anak perempuan berusia hingga 10 tahun mengenakan hijab di sekolah adalah diskriminatif. []