News

Ungkap Kesalahan Beritakan Putusan PTUN Soal Internet di Papua, Ade Armando: Ini Peringatan Serius Bagi Media Massa di Indonesia


Ungkap Kesalahan Beritakan Putusan PTUN Soal Internet di Papua, Ade Armando: Ini Peringatan Serius Bagi Media Massa di Indonesia
Ade Armando, Pemerhati Sosial (AKURAT.CO/Afrizal Abdul Rahman)

AKURAT.CO, Akademisi Ade Armando membeberkan kesalahan yang dibuat sejumlah media massa nasional maupun salah satu media internasional dalam memberitakan putusan PTUN dalam perkara pemblokiran internet di Papua. Dalam pemberitaan disebutkan hakim memerintahkan Presiden Joko Widodo harus meminta maaf kepada masyarakat Indonesia, terutama di Papua.

Ade mengatakan itu persoalan serius. Dia mengaku khawatir ada pihak yang sengaja menyesatkan informasi pada wartawan terkait keputusan PTUN atas gugatan terhadap kebijakan pemerintah memperlambat dan memutus hubungan internet di Papua di masa krisis Papua Agustus – September 2019.

Kebijakan pemerintah memperlambat dan memblok Internet di Papua tersebut digugat sejumlah organisasi masyarakat sipil: AJI, SafeNet, LBH Pers, YLBHI, Kontras, dan ELSAM.

"PTUN memang memutuskan Jokowi dan Menkominfo bersalah dan harus membayar biaya perkara sekitar Rp500 ribu. Tapi hanya itu. Masalahnya secara mencengangkan banyak media pada 3 Juni siang memberitakan bahwa PTUN memerintahkan Jokowi meminta maaf secara teruka kepada masyarakat Indonesia, khususnya Papua dan Papua Barat," kata Ade.

Semua media itu, kata Ade, menggunakan judul yang kurang lebih serupa. Ade mengatakan para penggugat memang meminta agar Jokowi meminta maaf, tapi permintaan itu tidak dikabulkan PTUN.

"Kok wartawan bisa salah kutip? Kalau yang salah cuma satu dua media kecil, ini bisa dimaklumi sebagai kecerobohan wartawan amatir. Masalahnya kesalahan itu dilakukan wartawan media bereputasi tinggi, dan bahkan wartawan kantor berita internasional. Saya duga memang ada yang dengan licik memasok info salah pada wartawan-wartawan media besar itu. Dan media tersebut, tanpa memeriksa dengan teliti, menurunkan begitu saja berita bohong atau tidak akurat tersebut," katanya.

Ade menduga informasi yang dijadikan rujukan adalah dokumen isi gugatan yang memang diunggah di website PTUN Jakarta, dan bukan amar keputusan PTUN. Dalam dokumen isi gugatan memang tertera gugatan agar pemerintah meminta maaf secara terbuka di 3 media cetak nasional, 6 stasiun televisi dan 3 stasiun radio.  Namun gugatan tersebut ditolak PTUN.

"Pertanyaannya, kenapa wartawan merujuk pada isi gugatan dan bukan pada amar keputusan PTUN? Belakangan, ketika menyadari kesalahan berita, sebagian besar media berusaha menghapusnya. Jadi walau mesin pencari berita google masih menampilkan berita-berita tersebut dalam judul aslinya, ketika diklik linknya akan muncul pemberitahuan bahwa halaman berita tersebut sudah tidak bisa diakses," kata dia.

Ada pula media yang mengubah isinya sehingga tidak lagi memuat informasi tentang adanya kewajiban bagi Jokowi meminta maaf.

Adapun beberapa media yang sejak awal sudah menegaskan bahwa kewajiban permintaan maaf tersebut tidak termuat dalam amar keputusan PTUN, adalah, antara lain: Kumparan dan BBC.

"Ini adalah peringatan serius bagi media massa di Indonesia," kata dia.

Menurut Ade, Dewan Pers, AJI, LBH Pers, SafeNet harus merespons masalah ini dengan serius.

"Harus diselidik secara serius siapa yang menyebarkan informasi bohong tersebut. Sebagai bentuk tanggungjawab, media yang sudah salah memberitakan keputusan PTUN juga sebaiknya menyatakan secara terbuka kesalahan mereka dan meminta maaf. Kebebasan pers penting diperjuangkan bila media bekerja secara profesional. Karena itu profesionalisme wartawan harus dijaga sebaik-baiknya. Mau tak mau, kita semua harus selalu mempertimbangkan kemungkinan bahwa memang ada pihak-pihak yang jahat yang  ingin mengacaukan Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa menjaga kemerdekaan pers sekaligus profesionalisme pers di Indonesia," katanya. []