News

Uji Materi ke MK, Pegawai KPK Lengkapi Bukti Lebih dari 2 Ribu Halaman

Pegawai KPK hari ini mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk melengkapi bukti permohonan pengujian konstitusional.


Uji Materi ke MK, Pegawai KPK Lengkapi Bukti Lebih dari 2 Ribu Halaman
Personel Brimob Polri melakukan pengamanan di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (26/6/2019). TNI-Polri menurunkan 13.747 anggota untuk disiagakan jelang putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (27/6). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk melengkapi bukti permohonan pengujian konstitusional. Para pegawai menyerahkan 31 bukti yang terdiri dari 2.000 lebih halaman. Bukti-bukti tersebut terdiri dari berbagai undang-undang, aturan, hingga email pegawai.

“Kami memohon dan berharap Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan permohonan ini sebelum November 2021, mengingat pasal yang kami mohonkan adalah pasal peralihan yang hanya berkali sekali,” ujar Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Antikorupsi, Hotman Tambunan usai menyerahkan bukti di Mahkamah Konstitusi, Kamis (10/6/2021).

Kata Hotman, putusan MK tersebut dapat dimanfaatkan, berguna, dan tidak sia-sia. 

Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi telah diserahkan pada 2 Juni 2021. Sebanyak sembilan pegawai mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi terkait pengujian konstitusionalitas terhadap Pasal 68 B ayat (1) dan Pasal 69C UU No. 19/2019. Hal tersebut sebaagai upaya untuk memperkuat putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang secara tegas menjamin hak pegawai KPK yang tidak boleh berubah karena adanya peralihan pegawai KPK. 

Hotman Tambunan sebagai Juru Bicara Pemohon, menyampaikan bahwa penafsiran secara inkonstitusional terhadap Pasal 68 B ayat (1) dan Pasal 69C UU No.19/2019 dengan menjadikan digunakannya hasil penilaian dari Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai dasar untuk menentukan seseorang diangkat atau tidak diangkat menjadi ASN, merupakan tindakan yang menyebabkan tidak terpenuhinya jaminan konstitusi terhadap perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana Pasal 28 (D) ayat (2) UUD 1945 serta berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Selain itu, Hotman juga menekankan bahwa TWK tidak dapat dilepaskan dari konteks upaya untuk memukul mundur amanah gerakan reformasi yang mengamanahkan lembaga antikorupsi yang tidak dapat diintervensi.

Dalam permohonannya para pemohon juga menyatakan agar MK memutus putusan sela untuk dapat menghindari kerugian yang lebih besar bagi para pemohon karena masa adanya rencana pemberhentian pegawai yang TMS paling lambat akhir Oktober 2021.[]