News

Uji Formil Revisi UU KPK Ditolak MK, Anggota Komisi III: Kalah dan Menang Biasa Saja

Uji formil terhadap UU KPK yang dimohonkan kepada MK bisa dilakukan oleh siapa saja, sepanjang legal standingnya terpenuhi


Uji Formil Revisi UU KPK Ditolak MK, Anggota Komisi III: Kalah dan Menang Biasa Saja
Anggota DPR Fraksi Demokrat, Didik Mukrianto. (AKURAT.CO/Dedi Ermansyah)

AKURAT.CO, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto meminta agar keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan uji formil hasil revisi UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 harus dihormati.

"MK adalah sebagai satu-satunya lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk melakukan judicial review UU, mari hormati sepenuhnya apa yang menjadi keputusan MK terkait dengan JR UU KPK," kata Didik kepada wartawan, Rabu (5/5/2021).

Didik mengatakan, uji formil terhadap UU KPK yang dimohonkan kepada MK bisa dilakukan oleh siapa saja, sepanjang legal standingnya terpenuhi. "Konsekuensi atas itu maka kalah dan menang menjadi suatu hal yang pasti dan biasa saja," terangnya.

Karena menurutnya, pemberantasan korupsi butuh kebersamaan, butuh integritas dan keseriusan, butuh dukungan banyak pihak. Putusan MK sudah final dan mengikat terhadap JR UU KPK.

"Justru saatnya kita perkuat kebersamaan dan dukungan kita kepada aparat penegak hukum termasuk KPK untuk terus melakukan pemberantasan korupsi yang utuh dan terukur," pungkasnya.

Seperti diketahui, Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini (4/5/2021) secara resmi menolakuji formil Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

"Menolak pokok permohonan untuk seluruhnya," ujar Hakim Anwar Usman saat membacakan putusan pada Selasa (4/5/2021).

Dengan demikian, maka UU KPK hasil revisi itu tetap berlaku menginat putusan MK bersifat final dan mengikat (final and binding).

Sebagai informasi, uji formil ini diajukan oleh 14 orang, tiga di antaranya yakni komisioner KPK periode 2015-2019 yaitu, Agus Rahardjo, Laode M. Syarif, dan Saut Situmorang. Perkara ini teregistrasi dengan nomor 79/PUU-XVII/2019. 

Dalam gugatannya, Agus Rahardjo beserta jajarannya menilai penyusunan revisi UU KPK tidak memenuhi rambu-rambu prosedural formil pembentukan undang-undang.  Salah satunya adalah penyusunan ini tidak sesuai dengan UU tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan.

Bayu Primanda

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu