News

Uang Rampasan Perkara Suap Wahyu Setiawan Disetor ke Negara

KPK komitmen melaksanakan asset recovery di antaranya dengan terus melakukan penyetoran kepada kas negara.


Uang Rampasan Perkara Suap Wahyu Setiawan Disetor ke Negara
Mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan usai menjalani pemeriksaan oleh KPK. (AKURAT.CO/Oktaviani)

AKURAT.CO, Uang hasil suap eks komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan disetorkan ke negara. Jumlahnya sebanyak Rp654.800.000 dan 41.350 Dolar Singapura.

Penyetoran itu berdasar putusan MA RI No. 1857 K/Pid.Sus/2021 tanggal 2 Juni 2021 jo putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta jo Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Jkt. Pst tanggal 24 Agustus 2020.

"Telah dilaksanakan eksekusi dengan disetorkan ke kas negara oleh Jaksa Eksekusi Andry Prihandono pada Jumat (16/7)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (30/7/2021). 

Ali menegaskan bahwa KPK komitmen melaksanakan "asset recovery" di antaranya dengan terus melakukan penyetoran kepada kas negara.

"Tidak hanya dari pembayaran uang denda dan uang pengganti, namun dari berbagai uang rampasan hasil tindak pidana korupsi," ungkap Ali.

Eks Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan merupakan terpidana kasus suap pengurusan pergantian antawaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024. Wahyu telah dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang untuk menjalani hukuman pidana selama 7 tahun penjara.

Dia juga diputus membayar denda sebesar Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah pencabutan hak politik dalam menduduki jabatan publik selama 5 tahun terhitung setelah selesai menjalani pidana pokok.

Di persidangan tingkat pertama pada 24 Agustus 2020, majelis hakim memutuskan Wahyu Setiawan divonis 6 tahun penjara ditambah denda Rp150 juta subsider 4 bulan kurungan. Majelis hakim memutuskan tidak mencabut hak politik Wahyu pada masa waktu tertentu seperti tuntutan JPU KPK.

Pada 7 September 2020, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan vonis 6 tahun penjara bagi Wahyu atau masih lebih rendah dibanding tuntutan JPU KPK yang menuntut agar Wahyu divonis 8 tahun penjara ditambah denda Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan.

Putusan banding tersebut tidak menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik bagi Wahyu selama 4 tahun setelah menjalani hukuman pidana seperti yang dituntut KPK.

Sedangkan kader PDI Perjuangan Agustiani Tio Fridelina yang ikut menerima suap Rp600 juta dari mantan kader PDIP Harun Masiku bersama-sama dengan Wahyu divonis 4 tahun penjara.

Dalam perkara ini, Wahyu dan Agustiani terbukti menerima uang sebesar 19 ribu dolar Singapura dan 38.350 dolar Singapura atau seluruhnya Rp600 juta dari Harun yang saat ini masih buron.[]