News

TWK Pegawai KPK Terindikasi Maladministrasi, Ombudsman Surati Jokowi

Surat tersebut meminta Presiden agar temuan maladministirasi yang ditemukan ORI bisa diambil langkah selanjutnya


TWK Pegawai KPK Terindikasi Maladministrasi, Ombudsman Surati Jokowi
Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih (ISTIMEWA)

AKURAT.CO, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyampaikan hasil akhir laporan dugaan maladministrasi terkait kebijakan alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Hasilnya ditemukan sejumlah penyimpangan mulai dari awal hingga proses asesemen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK.

Hal itu ditemukan Ombudsman RI berdasarkan serangkaian proses pemeriksaan atas pengaduan perwakilan 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan akibat adanya kebijakan tersebut.

"Dan secara umum maladministrasi itu dari hasil pemeriksaan memang kita temukan," kata Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih dalam konferensi pers, Rabu (21/7/2021). 

Ada tiga isu utama yang menjadi fokus Ombudsman dalam pemeriksaan itu. Pertama, berkaitan dengan rangkaian proses pembentukan kebijakan pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. 

Kedua, proses pelaksanaan dari peralihan pegawai KPK menjadi ASN. Terakhir, pada tahap penetapan hasil asesmen tes wawancara kebangsaan.

"Ombudsman memandang bahwa temuan atau hasil pemeriksaan ORI kami sampaikan kepada Ketua KPK atau Pimpinan KPK dan yang kedua adalah Kepada Kepala BKN dan yang ketiga adalah surat saran yang kami sampaikan kepada Presiden agar temuan maladministirasi yang ditemukan ORI bisa diambil langkah selanjutnya," kata Najih.

Sementara itu, Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng dalam paparanya menjelaskan bahwa proses peralihan status dari pegawai lembaga menjadi ASN baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia, yakni KPK.

Parahnya, belum ada mekanisme yang jelas terkait proses peralihan tersebut. Oleh karena itu Robert meminta pemerintah menggodok mekanisme peralihan untuk kedepannya.

"Harus saya sampaikan di depan bahwa hari ini kita tidak punya mekanisme yang namanya peralihan, yang ada itu mekanisme seleksi, CPNS ke PNS atau dari orang yang belum PNS menjadi PNS. Tapi mekanisme seleksi yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014," kata Robert. 

Robert menjelaskan, aturan yang ada di Indonesia selama ini hanya menjelaskan terkait mekanisme seleksi atau perekrutan sementara terkait peralihan dari pegawai lembaga menjadi ASN, kata Robert, belum ada.

Oleh karenanya, Robert meminta itu menjadi catatan penting pemerintah untuk kedepannya.

"Hari ini masih banyak lembaga negara yang independen atau komisi negara atau lembaga non-struktural yang memiliki pegawai sendiri, yang punya sistem kepegawaian sendiri, yang kalau ada wacana peralihan seperti ini, maka pemerintah penting menyiapkan instrumen atau sebagainya dalam bentuk roadmap, sehingga kita berharap apa yang terjadi di KPK tidak berulang di masa mendatang," paparnya.[]