News

TWK KPK Maladministrasi, Novel Baswedan: Upaya Konspirasi Mengadang Kasus Korupsi Besar

Novel Baswedan mengatakan, ada upaya untuk menghadang pengungkapan kasus korupsi yang besar.


TWK KPK Maladministrasi, Novel Baswedan: Upaya Konspirasi Mengadang Kasus Korupsi Besar
Novel Baswedan (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO, Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Novel Baswedan mengapresiasi temuan Ombudsman RI atas dugaan maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN lewat Tes Wawasan Kebangsaaan (TWK).

Novel bersama 74 pegawai dinyatakan tak lolos TWK. Dari 75 itu 24 masih bisa dilakukan pembinaan untuk dipertimbangkan menjasi ASN KPK. Sementara 51 tidak bisa dibina lagi.

Novel mengatakan, sejak awal telah dirinya menduga TWK sengaja digunakan untuk menyingkirkan sejumlah pegawai KPK yang berintegritas. Ada upaya untuk menghadang pengungkapan kasus korupsi yang besar.

“Semakin tampak bahwa ini upaya konspirasi untuk mengadang ungkap kasus korupsi besar,” kata Novel dalam keterangannya kepada media, Jakarta, Kamis (22/7/2021).

Novel menyampaikan apresiasi atas hasil pemeriksaan Ombudsman RI yang menyatakan dalam pelaksanaan TWK ada dugaan maladministrasi, menyalahi prosedur dan penyalahgunaan wewenang oleh pimpinan KPK.

“Pernyataan Ombudsman RI soal TWK ungkap banyak maladministrasi. Apresiasi yang tinggi kepada Ombudsman RI yang telah bekerja jujur, obyektif dan profesional,” kata Novel.

Sebelumnya, perwakilan pegawai KPK Rasamala Aritonang juga memberikan apresiasi atas hasil pemeriksaan Ombudsman RI. Rasamala mengaku kaget dengan temuan Ombudsman RI yang ternyata ada pelanggaran hukum serius dilakukan pimpinan KPK. Karena laporannya ke Ombudsman RI cukup sederhana yakni dugaan penyimpangan administratif, namun temuan Ombudsman RI berkata lain.

Rasalama mencatat tiga poin penting dalam temuan Ombudsman RI terkait TWK itu. Yakni maladministrasi, pelanggaran prosedural dan yang amat serius adalah penyalahgunaan wewenang.

“Terkait dengan tiga kata kunci ini, kami mempertimbangkan upaya hukum lebih lanjut untuk mendorong adanya pemeriksaan terkait motif dilakukannya pelanggaran serius tersebut,” kata Rasamala dalam keterangannya, Kamis (22/7/2021).