News

TWK KPK Banyak Maladministrasi, Mardani: Ini Teguran Keras Bagi BKN

Nasib 75 pegawai KPK tak boleh hilang dari ingatan


TWK KPK Banyak Maladministrasi, Mardani: Ini Teguran Keras Bagi BKN
Politisi PKS Mardani Ali Sera (Istimewa)

AKURAT.CO, Ombudsman RI menemukan banyak malaadministrasi dalam keseluruhan proses Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Upaya menindaklanjuti temuan itu, Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera akan mendalami masalah tersebut pada rapat dengar pendapat (RDP) yang akan mendatang bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Ini teguran keras pada @BKNgoid. Semua proses mesti akuntabel dan adil. Kami akan dalami dan angkat masalah ini pada RDP (rapat dengar pendapat) akan datang," tegas Mardani sebagaimana yang dikutip AKURAT.CO dalam akun twitternya, Kamis (22/7/2021).

Menurut Mardani, nasib 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK menjadi aparatur sipil negara (ASN) sebelum tanggal 30 Oktober 2021 itu tak boleh hilang dari ingatan dan wajib diperjuangkan.

"Karena ini menyangkut kekuatan kita menjaga prinsip," ujarnya.

Seperti diketahui, Ombudsman memberikan sejumlah saran perbaikan yang bisa dilakukan Presiden Joko Widodo atas temuan Ombudsman tersebut.

Pertama, presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan pembinaan profesi dan manajemen ASN, perlu mengambil alih kewenangan yang didelegasikan kepada Pembinaan Kepegawaian KPK terkait pengalihan 75 status pegawai KPK menjadi pegawai ASN.

"Jika KPK tidak mengindahkan tindakan korektif Ombudsman, maka kepada presiden kami sarankan take over (ambil alih) kewenangan," kata Komisioner Ombudsman Roberts Na Ending Jaweng dalam paparannya yang dilakukan secara virtual, Rabu (21/7/2021).

Kedua, dengan hasil temuan dugaan penyimpangan proses TWK pegawai KPK, Ombudsman perlu membina lima pimpinan lembaga bagi perbaikan kebijakan yang berorientasi atas tata kelola yang baik. 

"Presiden perlu melakukan pembinaan terhadap Ketua KPK, Kepala BKN, Kepala LAN, Menteri Hukum-HAM, serta Menteri PAN-RB bagi perbaikan kebijakan dan administrasi kepegawaian yang berorientasi kepada asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik," kata Robert.[]