News

Tuntutan Ringan Juliari Janggal dan Mencurigakan, Begini Jawaban KPK

Tuntutan jaksa disebut sudah sesuai fakta persidangan


Tuntutan Ringan Juliari Janggal dan Mencurigakan, Begini Jawaban KPK
Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri (Antara)

AKURAT.CO, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjawab kritik pegiat antikorupsi yang menilai tuntutan terhadap mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara rendah. Jaksa penuntut KPK diketahui hanya menuntut 11 tahun penjara kepada Juliari.

"Dalam menuntut terdakwa, tentu berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan perkara dimaksud. Bukan karena pengaruh adanya opini, keinginan maupun desakan pihak manapun," kata Plt Jurubicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (29/7/2021).

Ali mengatakan, pertimbangan alasan memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa Juliari juga menjadi dasar tim jaksa dalam menuntut baik pidana penjara, uang pengganti maupun denda, dan pencabutan hak politik.

"Perlu kami tegaskan kembali, dalam perkara ini terdakwa dituntut terkait pasal suap, bukan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Penerapan pasal tentu karena berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penyidikan," ucap Ali.

Adapun bunyi Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, yakni dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Sebagai pemberatan tuntutan, kata dia, Jaksa KPK juga menuntut uang pengganti yang dapat diganti hukuman penjara jika tidak dibayarkan.

"Perlu juga kami sampaikan, sekalipun dalam beberapa perkara tindak pidana korupsi, uang pengganti dibebankan kepada terdakwa dalam perkara yang berhubungan dengan penerapan Pasal 2 atau 3 UU Tipikor, yaitu yang berhubungan dengan kerugian negara," katanya.

Namun, ia mengatakan JPU memiliki dasar hukum kuat dalam menuntut uang pengganti terhadap terdakwa Juliari dan berharap Majelis Hakim akan mengabulkan seluruh tuntutan.

Kritik sebelumnya disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW). Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyebut tuntutan hukuman badan terhadap Juliari dinilainya ringan.

“Ringannya tuntutan tersebut semakin menggambarkan keengganan KPK menindak tegas pelaku korupsi bansos,” kata dia dalam keterangannya, Kamis (29/7/2021).

Dia menyebut tuntutan ringan Juliari ganjil dan mencurigakan. Sebab, pasal yang menjadi alas tuntutan yaitu Pasal 12 huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang sebenarnya mengakomodir penjatuhan hukuman hingga penjara seumur hidup dan denda Rp 1 miliar.

Tuntutan pembayaran pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp14,5 miliar terhadap Juliari dinilainya juga jauh dari memuaskan karena besaran tersebut kurang dari 50 persen dari total nilai suap yang diterima Juliari Batubara. Tuntutan yang rendah ini kontradiktif dengan semangat pemberantasan korupsi.

“Padahal, pimpinan KPK telah sesumbar menyatakan akan menghukum berat koruptor bansos Covid-19,” ujar Kurnia.

Sebelumnya, Juliari Peter Batubara dituntut 11 tahun hukuman pidana penjara oleh Jaksa KPK. Juliari diyakini bersalah menerima suap terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020.

“Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 11 tahun dikurangi selama terdakwa berada di tahanan dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan,” kata Jaksa KPK, Ikhsan Fernandi membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (28/7). []