News

Tuntut Keadilan untuk Rizieq Sihab, HNW: Jangan Lagi Hadirkan Diskriminasi Hukum

HNW berharap kepada para Hakim nantinya untuk betul-betul menegakkan keadilan hukum.


Tuntut Keadilan untuk Rizieq Sihab, HNW: Jangan Lagi Hadirkan Diskriminasi Hukum
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (DOK. HUMAS MPR RI)

AKURAT.CO, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid atau HNW mengingatkan penting penegakkan hukum yang berkeadilan.

Dalam kasus Habib Rizieq, HNW mengkritik tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) 6 tahun penjara kepada Rizieq Shihab dalam kasus Swab Rumah Sakit Ummi sebagai bentuk ketidakadilan.

HNW menuturkan apabila keadilan hukum yang ditegakkan maka alasan jaksa bahwa Rizieq menyembunyikan hasil tes Swab atas nama dirinya sebagai perbuatan bohong dan menimbulkan keonaran, seharusnya juga diterapkan kepada kasus sejenis yang dilakukan banyak pihak.

“Jadi, jangan salahkan apabila rakyat menilai telah terjadi diskriminasi hukum yang tidak menghadirkan keadilan hukum,” ujarnya sebagaimana yang dikutip AKURAT.CO dalam keterangan tertulis, Minggu (6/6/2021).

HNW menyebutkan bahwa ada beberapa menteri di Kabinet Presiden Jokowi dan pejabat negara yang sejak awal menciptakan keonaran dan membuat berita yang tidak benar terkait Covid-19, seperti pada awal penyebaran Covid-19 ada pejabat negara yang meremehkan bahayanya hingga menafikan kemungkinan masuknya covid-19 ke Indonesia.

“Ada banyak yang sebarkan info bohong dan membuat gaduh soal covid dan penanganan covid, termasuk oleh beberapa menteri, tetapi mereka tidak dikenai sanksi hukum apapun,” ungkapnya.

“Padahal, ujaran seorang menteri selaku pemegang kebijakan sangat signifikan pengaruhnya kepada masyarakat,” tambahnya.

Sedangkan yang dilakukan oleh Rizieq terkait kasus di RS Ummi, menurut HNW, sama sekali tidak menimbulkan keonaran apapun, dan tidak merugikan siapapun, juga tidak menciptakan klaster Covid-19 yang baru.

Oleh karenanya, HNW berharap kepada para Hakim nantinya untuk betul-betul menegakkan keadilan hukum.

“Karena kasus yang menjadi perhatian publik ini, sudah terbukti banyak masalah, dan melalui amar keputusan hakim sebelumnya telah membuktikan adanya masalah diskriminasi hukum dllnya,” pungkasnya.[]