News

Tuai Kritik, DPR Nilai Keppres Jokowi Soal Penyelesaian HAM Berat Masa Lalu Justru Jadi Pelengkap

Tuai Kritik, DPR Nilai Keppres Jokowi Soal Penyelesaian HAM Berat Masa Lalu Justru Jadi Pelengkap
Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni saat memimpin rapat dengan Ketua PPATK Ivan Yustiavandana di Nusantara II, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Senin (31/1/2022). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Presiden Jokowi mengklaim dirinya telah meneken Keputusan Presiden alias Keppres tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. 

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai pembentukan tim penyelesaian non-yudisial untuk pelanggaran HAM berat di masa lalu adalah suatu bentuk pelengkap dalam menyelesaikan kasus HAM di tanah air.

Oleh karena itu, menurut Sahroni, jalur hukum tentunya selalu menjadi pilihan utama dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat di tanah air. 

baca juga:

Hal ini dapat dilihat sebagai respons atas berbagai seruan di masyarakat yang meminta Jokowi untuk membatalkan Keppresnya itu, karena dinilai memutihkan kasus pelanggaran HAM masa lalu yang belum diselesaikan negara. 

“Menanggapi berbagai seruan di masyarakat, kami di Komisi III melihatnya penyelesaian non-yudisial ini adalah pelengkap. Jadi Kalau kata komnas HAM ini alternatif, kalau menurut saya ini pelengkap. Artinya ini melengkapi proses hukum yang sudah ada, agar penyelesaiannya bisa lebih holistik namun tidak berlarut-larut dan melelahkan. Namun tetap saja pilihan utamanya adalah melalui jalur hukum, Saya kira tidak jelek,”ujar Sahroni dalam keterangannya Kamis (18/8/2022).

Bendahara Umum DPP Partai NasDem itu menilai, pemerintah tengah berupaya memproses hukum kasus HAM berat yang tengah ditanganinya. Salah satunya adalah kasus dugaan pelanggaran HAM di Paniai yang telah naik ke tahap penyidikan di Kejaksaan Agung. 

Selain itu, Presiden Jokowi sendiri telah berkomitmen untuk serius menyelesaikan berbagai dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu.

“Pada faktanya, penyidikan atas kasus HAM masa lalu terus berjalan di kejaksaan. Selain itu, Pak Jokowi sendiri sudah menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan berbagai dugaan pelanggaran HAM di masa lalu. Jadi dalam hal ini, saya yakin pak Jokowi serius dan sekali lagi, penyelesaian nonyudisial itu hanya pelengkap semata,” pungkas Sahroni.

Sebelumnya, Sebelumnya, SETARA Institute mengkritik keputusan presiden terkait Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. 

Ketua SETARA Institut Hendardi menuturkan, dalam draft Keppres yang beredar, Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu alias Tim PAHAM diisi sejumlah anggota yang diantaranya dianggap sebagai sosok bermasalah terkait pelanggaran HAM masa lalu.

"SETARA Institute memandang Pembentukan Tim PAHAM hanyalah proyek mempertebal impunitas dan pemutihan pelanggaran HAM masa lalu yang belum tuntas diselesaikan oleh negara. Langkah pemerintah membuktikan bahwa Jokowi tidak mampu (unable) dan tidak mau (unwilling) menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM, bahkan yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM," kata Hendardi pada Selasa (16/8/2022). []