Olahraga

Tragedi Kanjuruhan: Negara Harus Bertanggung Jawab

Tragedi Kanjuruhan: Negara Harus Bertanggung Jawab
Personel keamanan Indonesia (bawah) berada di lapangan di stadion Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur, di tengah kekacauan, di mana setidaknya 129 tewas pada hari Sabtu (AFP/Getty Images)

AKURAT.CO - Sepak bola Indonesia dalam masa berduka. Setidaknya ada 125 orang meninggal dunia usai menyaksikan kompetisi Liga 1 Indonesia 2022-2023 antara Arema FC vs Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (01/10) lalu.

Pertandingan berakhir dengan skor 2-3 untuk kekalahan tuan rumah, Arema FC. Kekalahan tersebut ditenggarai juga menjadi penyebab Aremania -sebutan kelompok pendukung Arema FC- tumpah ke dalam lapangan.

Padahal, sejak awal panitia pelaksana (Panpel) mengkhawatirkan pertandingan ini, dan meminta kepada operator Liga (LIB) agar pertandingan dapat diselenggarakan sore hari untuk meminimalisir resiko.

baca juga:

Sayang, permintaan panpel tersebut ditolak oleh pihak Liga, dan mereka tetap menyelenggarakan pertandingan sesuai jadwal, pada malam hari.

Pertandingan berjalan lancar hingga selesai, hingga kemudian kerusuhan terjadi setelah pertandingan, di mana terdapat supporter memasuki lapangan dan kemudian ditindak oleh aparat.

Dalam video yang beredar, terdapat kekerasan yang dilakukan aparat dengan memukul dan menendang suporter yang ada di lapangan.

Ketika situasi suporter makin banyak ke lapangan, aparat kemudian justru melakukan penembakan gas air mata ke tribun yang masih dipenuhi penonton.

Penggunaan gas air mata dan pengendalian masa yang tidak sesuai prosedur inilah yang mungkin jadi penyebab banyaknya korban jiwa yang berjatuhan.

Pengendalian masa yang tidak sesuai prosedur ini lah yang kemungkinan mengakibatkan suporter di tribun berdesak-desakan mencari pintu keluar dalam kondisi sesak nafas, pingsan dan saling bertabrakan.

Padahal jelas, penggunaan Gas Air Mata dilarang oleh FIFA. FIFA dalam Stadium Safety and Security Regulation Pasal 19 menegaskan bahwa penggunaan gas air mata dan senjata api dilarang untuk mengamankan massa dalam stadion.

Dengan alasan tersebut, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), meminta seluruh pihak yang berkepentingan harus melakukan upaya penyelidikan dan evaluasi yang menyeluruh terhadap pertandingan ini.

Aturan yang Tidak Dihiraukan Aparat Keamanan

Dalam keterangannya, YLBHI menilai bahwa tindakan aparat dalam kejadian tersebut bertentangan dengan beberapa peraturan, berikut diantaranya.

1. Perkapolri No.16 Tahun 2006 Tentang Pedoman pengendalian massa

2. Perkapolri No.01 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

3. Perkapolri No.08 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI

4. Perkapolri No.08 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-hara

5. Perkapolri No.02 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Huru-hara

YLBHI menilai bahwa penangangan yang dilakukan aparat dalam mengendalikan masa berpotensi terhadap dugaan pelanggaran HAM dengan meninggalnya 125 korban jiwa dan ratusan lainnya luka-luka.

Berdasarkan landasan tersebut, YLBHI mendesak negara untuk segera melakukan penyelidikan terhadap tragedi ini dengan membentuk tim penyelidik independen.

Mereka juga mengecam tindak represif aparat terhadap penanganan suporter dengan tidak mengindahkan berbagai peraturan, terkhusus Implementasi Prinsip HAM POLRI.

Selain itu, YLBHI juga mendesak negara, Pemerintah Pusat dan Daerah terkait untuk bertanggung jawab terhadap jatuhnya korban jiwa dan luka-luka dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu 1 Oktober lalu.