News

Top! Jokowi Serahkan 124.120 Sertifikat Tanah ke Masyarakat

Sertifikat tanah yang diserahkan merupakan hasil redistribusi hasil redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di 26 provinsi dan 127 kabupaten/kota


Top! Jokowi Serahkan 124.120 Sertifikat Tanah ke Masyarakat
Presiden Jokowi menyerahkan 124.120 sertifikat tanah kepada masyarakat. (Foto: tangkapan video YouTube Sekretariat Presiden)

AKURAT.CO, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyerahkan 124.120 sertifikat tanah kepada masyarakat. Penyerahan sertifikat bertepatan dengan hari agraria dan tata ruang yang biasa diperingati setiap 22 September.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini penyerahan sertifikat saya serahkan," ucap Jokowi dalam acara penyerahan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/9/2021).

Jokowi mengatakan sertifikat tanah yang diserahkan tersebut merupakan hasil redistribusi hasil redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di 26 provinsi dan 127 kabupaten/kota

Jokowi menyebut sebanyak 5.512 di antaranya merupakan hasil penyelesaian konflik agraria di 7 provinsi dan 8 kabupaten kota yang menjadi prioritas di 2021.

"Penyerahan sertifikat hari ini sangat istimewa karena sertifikat-sertifikat ini betul-betul tambahan tanah baru untuk rakyat. Ini adalah tanah yang fresh betul, yang berasal dari tanah negara hasil penyelesaian konflik, tanah terlantar, dan pelepasan kawasan hutan," ucap Jokowi.

Jokowi menyampaikan penyerahan sertifikat ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian ruang hidup yang adil bagi masyarakat serta menyelesaikan permasalahan konflik agraria.

"Saya tegaskan kembali komitmen negara untuk betul-betul mengurai konflik agraria yang ada, mewujudkan reforma agraria bagi masyarakat, memastikan ketersediaan dan kepastian ruang hidup yang adil bagi rakyat," ucap Jokowi.

Dalam pidatonya Presiden Jokowi juga menyatakan pemerintah tidak ingin konflik agraria yang terjadi di banyak daerah terus menerus berlangsung. Jokowi menegaskan tak ingin masyarakat kecil tak memiliki kepastian hukum terhadap lahan yang menjadi mata pencaharian mereka, namun di sisi lain pengusaha juga memiliki kepastian hukum atas lahan usahanya.

"Saya tidak ingin rakyat kecil tidak mempunyai kepastian hukum terhadap lahan yang menjadi sandaran hidup mereka. Saya juga tidak ingin para pengusaha tidak mempunyai kepastian hukum atas lahan usahanya," kata Jokowi.