Ekonomi

Tolong Sadar Pemerintah, Bantuan Subsidi Upah Salah Sasaran!

Seharusnya Pemerintah memberikan bantuan kepada pekerja yang memang terdampak, seperti pekerja yang ter-PHK, pekerja yang dirumahkan tanpa upah


Tolong Sadar Pemerintah, Bantuan Subsidi Upah Salah Sasaran!
Penumpang kereta rel listrik (KRL) berada di dalam rangkaian gerbong di Stasiun Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin (5/7/2021). Pengguna jasa angkutan krl di Stasiun Serpong sepi penumpang imbas PPKM Darurat pada hari pertama kerja. Petugas yang berjaga pun membatasi jumlah orang di peron stasiun dengan jumlah maksimal 25 orang. AKURAT.CO/Endra Prakoso (Endra Prakoso)

AKURAT.CO  Timboel Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch, menilai Bantuan Subsidi Upah (BSU) pemerintah yang diberikan kepada peserta aktif yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan tidak tepat sasaran.

Menurut dia seharusnya Pemerintah memberikan bantuan kepada pekerja yang memang terdampak, seperti pekerja yang ter-PHK, pekerja yang dirumahkan tanpa upah atau pekerja yang dirumahkan dan dipotong upahnya.

"Menurut saya, atas rencana pemberian BSU ini, ada beberapa hal yang perlu dikritisi. Pertama, kalau Pemerintah memberikan BSU Kepada peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, berarti peserta tersebut masih membayar iuran, dan ini artinya juga peserta tersebut masih mendapatkan upah dari pengusaha," seru dia seperti dalam keterangannya yang diterima Akurat.co, Minggu (25/7/2021).

Seperti diketahui Pemerintah akan memberikan kembali Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk mendukung daya beli pekerja yang terdampak akibat adanya PPKM Darurat yang diperpanjang.

Menteri Ketenagakerjaan telah menginformasikan kepada publik tentang skema pemberian BSU ini yaitu diberikan kepada peserta aktif yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan upah Rp3,5 juta atau upah di bawah Rp3,5 juta.

Nilai bantuan tersebut adalah Rp500 ribu selama 2 bulan, jadi totalnya adalah Rp1 juta yang akan diberikan sekaligus kepada para pekerja. 

"Tentunya BSU ini sangat baik, sehingga diharapakan pekerja yang terdampak akan memiliki dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya," ucap Timboel.

Namun dia menanyakan, mengapa memberikan bantuan kepada yang masih menerima upah, sementara banyak pekerja yang di-PHK, dirumahkan tanpa upah atau dipotong upahnya.

"Saya kira Pemerintah harus adil kepada pekerja yang benar-benar terdampak," tegasnya.