News

Tolak Wacana PPN Jasa Pendidikan, Hetifah: Bertentangan dengan Cita-cita Kita, Mencerdaskan Bangsa

Hetifah Sjaifudian menolak keras wacana pemerintah memungut  pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa pendidikan atau sekolah.


Tolak Wacana PPN Jasa Pendidikan, Hetifah: Bertentangan dengan Cita-cita Kita, Mencerdaskan Bangsa
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menolak keras wacana pemerintah memungut  pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa pendidikan atau sekolah.

Menurutnya, pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia dan bagian dari tujuan penyelenggaraan negara yang dijamin konstitusi.

"Jika jasa pendidikan dikenakan pajak, hal ini akan bertentangan dengan cita-cita dasar kita untuk mencerdaskan bangsa berdasarkan keadilan sosial.” ujar Hetifah sebagaimana yang dikutip AKURAT.CO, Sabtu (12/6/2021).

Hetifah mengatakan, saat ini saja, tanpa pajak banyak sekolah yang sudah kesulitan dalam menyelenggarakan kegiatan operasionalnya.

“Di banyak sekolah, dana BOS masih belum mencukupi untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang berkualitas. Guru honor banyak yang belum mendapat upah yang layak. Tak jarang, pungutan pun dibebankan pada orang tua siswa," paparnya.

Ia menambahkan, jika PPN diterapkan, akan memperparah kondisi tersebut. Dia menyadari, di masa pandemi COVID-19 pemerintah memang membutuhkan banyak dana untuk pembangunan.

"Kemarin saya baru saja mengikuti konsinyering dengan Kemendikbudristek. Banyak anggaran yang dipangkas untuk penanganan pandemi. Selain itu, penerimaan negara juga lebih sedikit”, jelasnya. 

Namun demikian, hal itu menurut Hetifah bukan menjadi alasan untuk memungut pajak dari sektor pendidikan.

“Pajak merupakan sarana dari redistribution of wealth. Untuk terciptanya pemerataan, justru anggaran untuk pendidikan harus ditambah, bukan sebaliknya pemerintah mengambil dari sektor pendidikan," ungkapnya.[]