News

Tolak Usulan Pidana dalam Revisi Perda Covid-19, Tina Toon Sarankan Begini!

Tina Toon mengusulkan agar pelanggar peraturan protokol kesehatan bisa dihukum mengerjakan berbagai pekerjaan yang selama ini dilakoni PPSU.


Tolak Usulan Pidana dalam Revisi Perda Covid-19, Tina Toon Sarankan Begini!
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Agustina H (Tina Toon) (AKURAT.CO/Yohanes Antonius)

AKURAT.CO, Politikus PDI-P DPRD DKI Jakarta Agustina Hermanto, alias Tina Toon mengusulkan agar pelanggar peraturan protokol kesehatan bisa dihukum mengerjakan berbagai pekerjaan yang selama ini dilakoni para Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Mereka diberi sanksi sebagai PPSU sementara sebagai efek jera agar tidak mengulangi perbuatanya di kemudian hari.

Hal ini disampaikan Tina Toon menanggapi usulan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanganan Covid-19 yang diajukan Gubernur Anies Baswedan.

Dalam draf usulan revisi, Anies Baswedan memasukkan pasal pidana bagi para pelanggar peraturan. Alasan memasukan pasal pidana lantaran sanksi administrasi yang berlaku saat ini dianggap sudah tak mempan.

"Sekarang kerja sosial hanya beberapa jam. Mungkin bisa ditambahkan kerja sosial yang lebih lama. Misal, jadi petugas PPSU sementara, seperti itu, tanpa dibayar kan kesalahan berulang, misal tidak memakai masker dan lain-lain," kata Tina Toon saat menyampaikan pandangannya dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jakarta, Kamis (22/7/2021).

Tina Toon secara tegas menolak usulan pidana dari Anies Baswedan itu. Alasannya adalah karena saat ini masyarakat terhimpit berbagai persoalan yang rumit. Artinya, jangan sampai masyarakat dibikin tambah sengsara dengan pasal-pasal baru dalam Perda itu. 

Dia meminta agar pemerintah tetap mengedepankan pendekatan yang humanis dalam menegakkan peraturan kesehatan.

"Pendekatan pidana, denda, saya menolak karena di saat kondisi kita seperti ini sangat tidak elok dan juga tidak humanis untuk kita menghukum saudara kita yang memang melanggar juga terkadang karena masalah perut, karena tidak bisa bekerja seperti biasa, tidak mendapat pendapatan. mohon dikaji kembali," ujarnya.

Tina Toon melanjutkan, dalam kondisi krisis kesehatan seperti sekarang ini, kecenderungan masyarakat melanggar peraturan jelas sangat tinggi karena kebutuhan hidup. Pemerintah tidak bisa serta merta menghukum mereka dengan ancaman pidana. 

Dia meminta Anies Baswedan dan jajarannya memikirkan hal itu lebih matang.

"Tapi untuk pendekatan pidana saya rasa juga ini menjadi ancaman juga bagi warga yang sekarang dalam posisi tidak baik-baik saja. Karena Covid-19 ini bukan aspek kesehatan saja yang terpuruk, tapi juga ada dua isunya. Pertama bisa mati karena Covid-19, kedua mati karena kelaparan. Hal-hal seperti ini juga sampai perda direvisi menimbulkan chaos yang lebih panjang lagi," pungkasnya. []