Ekonomi

Tolak Rencana PPN Sembako, Pengusaha Warteg: Omzet Kami Sudah Turun Drastis!

Kowantara merasa keberatan dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) PPN untuk barang kebutuhan pokok alias sembako.


Tolak Rencana PPN Sembako, Pengusaha Warteg: Omzet Kami Sudah Turun Drastis!
Penjual melayani pelanggan melalui layanan program 'Operasi Makan Gratis' di Warteg Nurul, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/3/2020). Aksi Cepat Tanggap (ACT) berkolaborasi dengan warteg untuk menyajikan bantuan makanan gratis kepada masyarakat yang terdampak secara ekonomi di tengah wabah virus Corona. Tiap harinya tersedia 100 paket makanan gratis yang tersedia di beberapa lokasi warteg se-Jabodetabek. (AKURAT.CO/Abdul Aziz Prastowo)

AKURAT.CO Koordinator Komunitas Warung Tegal Nusantara (Kowantara), merasa keberatan dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang kebutuhan pokok alias sembako.

Ketua Kowantara Mukroni, mengatakan saat ini kondisi UMKM termasuk warteg mengalami kesulitan karena turunnya omzet. Bahkan survei Asian Development Bank dalam survei tahun 2020 hampir 50% jumlah UMKM mengalami kebangkrutan.

Kemudian daya beli masyarakat semakin menurun karena terjadi PHK masif di semua sektor ekonomi sehingga hingga saat ini kondisi bisnis warteg masih mengkhawatirkan.

"Jika barang seperti sembako dipajakin tentunya harga akan naik, sementara daya beli rakyat belum pulih ini akan mengakibatkan usaha yang berkaitan dengan sembako akan mengalami kesulitan dan menutup usaha dan dampaknya semakin susah rakyat kecil akibat dampak pengenaan pajak sembako," ucapnya saat dihubungi Akurat.co, Senin (14/6/2021).

Untuk itu, ia berharap pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan daya beli ketimbang menysusun rencana RUU KUP.

"Pemerintah harapan dari kami, upayakan agar daya beli rakyat pulih dulu, dan sektor ekonomi tumbuh berkembang," ucapnya.

Seperti diketahui, wacana pajak sembako tertuang dalam draf UU No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Adapun rencana pengenaan PPN terhadap sembako tersebut akan diatur dalam Pasal 4A draf revisi UU.

Dalam draf beleid tersebut, barang kebutuhan pokok serta barang hasil pertambangan atau pengeboran dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN. Dengan penghapusan tersebut artinya barang itu akan dikenakan PPN. []