News

Tolak Pasal Penghinaan Terhadap Presiden, Mardani: Cukup Perkuat Literasi dan Edukasi

Anggota DPR RI ini bahkan menegaskan bahwa dirinya menolak adanya pasal tersebut.


Tolak Pasal Penghinaan Terhadap Presiden, Mardani: Cukup Perkuat Literasi dan Edukasi
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera (Dok Pribadi)

AKURAT.CO, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengkritik wacana pasal penghinaan terhadap Presiden yang tercantum dalam rancangan revisi Kitab Undang-Undang dan Hukum Pidana (KUHP).

"Jangan mundur ke belakang. UU ITE mau direvisi masa kita masukan norma baru yang feodal? Pemerintah sebagai pengusung RKUHP ini, harus punya tanggung jawab lebih untuk memastikan warisan hukum selaras dengan yang dicita-citakan," kata dia sebagaimana dikutip AKURAT.CO dari Twitter @MardaniAliSera pada Jumat (18/6/2021).

Anggota DPR RI ini bahkan menegaskan bahwa dirinya menolak adanya pasal tersebut dan mestinya memperkuat literasi serta edukasi.

"Saya tidak setuju dengan pasal atau usulan itu. Cukup perkuat literasi dan edukasi. Kalaupun ada hukuman, mestinya hukuman sosial saja. Belajar pengalaman yang lalu, pastikan partisipasi publik betul-betul diperkuat serta dilibatkan," kata Mardani.

Sebagaimana diketahui, dalam pernyataan terkini melalui Menkopolhukam Mahfud MD, Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada DPR untuk mempertimbangkan hal itu. 

"Jawabnya, 'Terserah legislatif, mana yang bermanfaat bagi negara. Kalau bagi saya pribadi (Jokowi), masuk atau tak masuk sama saja, toh saya (Jokowi) sering dihina tapi tak pernah memperkarakan," kata Mahfud, sebagaimana dilansir AKURAT.CO dari akun twiternya @mohmahfudmd, Kamis (10/6/2021). 

Menurut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyebut pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bukan untuk membatasi kritik. Dia menyebut, setiap orang termasuk kepala negara memiliki hak hukum untuk melindungi harkat dan martabatnya.[]