Ekonomi

Tolak Kenaikan Upah Minimum 2023, KSPI: Buruh Tetap Miskin

Tolak Kenaikan Upah Minimum 2023, KSPI: Buruh Tetap Miskin
Presiden KSPI, Said Iqbal saat menjawab pertanyaan awak media usai memberikan kesaksian di depan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (9/4/2019) (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak kenaikan upah minimum tahun 2023. Hal itu mencermati kenaikan upah minimum di beberapa provinsi seperti Banten sebesar 6,4 persen, Yogyakarta sebesar 7,65 persen, Jawa Timur sebesar 7,85 persen, hingga DK Jakarta sebesar 5,6 persen.

Pertama, KSPI menolak nilai prosentase kenaikan upah minimum dikarenakan di bawah nilai inflansi Januari-Desember 2022 yaitu sebesar 6,5 persen plus pertumbuhan ekonomi Januari-Desember 2022 yang diperkirakan sebesar 5 persen. 

"Kenaikan UMP dan UMK di seluruh Indonesia seharusnya adalah sebesar inflansi dan pertumbuhan ekonomi di masing-masing provinsi atau kabupaten/kota di tahun berjalan, bukan menggunakan inflansi dan pertumbuhan ekonomi tahunan," ujar Presiden KSPI, Said Iqbal, Senin (28/11/2022).

baca juga:

Menurutnya, jika menggunakan data September 2021 ke September 2022, hal itu tidak memotret dampak kenaikan BBM yang mengakibatkan harga barang melambung tinggi, karena  kenaikan BBM terjadi pada Oktober 2022.

Kedua, terkait dengan kenaikan UMP DKI tahun 2023 sebesar 5,6 persen, Partai Buruh dan organisasi serikat buruh mengecam keras keputusan Pejabat Gubernur DKI yang tidak sensitif terhadap kehidupan buruh. 

"Kenaikan 5,6 persen masih di bawah nilai inflansi. Dengan demikian Gubernur DKI tidak punya rasa peduli dan empati pada kaum buruh," tegas Said Iqbal.

Untuk itu, pihaknya mendesak agar Pejabat Gubernur DKI merevisi kenaikan UMP DKI tahun 2023 sebesar 10,55 persen sesuai dengan yang diusulkan Dewan Pengupahan Provinsi DKI unsur serikat buruh.

Menurutnya, kenaikan UMP DKI 5,6 persen tidak akan bisa memenuhi kebutuhan buruh dan rakyat kecil di DKI. Sebab biaya sewa rumah sudah 900 ribu, transportasi dari rumah ke pabrik (PP) dan pada hari libur bersosialisasi dengan saudara dibutuhkan anggaran Rp900.000, kemudian makan di warteg 3 kali sehari dengan anggaran sehari Rp40.000 menghabiskan Rp1,2 juta sebulan. Kemudian  biaya listrik Rp400 ribu, biaya komunikasi Rp300 ribu, sehingga totalnya Rp3,7 juta. 

"Jika upah buruh DKI Rp4,9 juta dikurangi Rp3,7 juta hanya sisanya Rp1,2 juta. Apakah cukup membeli pakaian, air minum, iuran warga, dan berbagai kebutuhan yang lain? Jadi dengan kenaikan 5,6 persen buruh DKI tetap miskin," kata Said Iqbal.

Ketiga, UMP DKI yang naik 5,6 persen akan mengakibatkan UMK di seluruh Indonesia menjadi kecil. Untuk itu, Organisasi serikat buruh mendesak agar UMP DKI direvisi menjadi sebesar 10,55 persen sebagai jalan kompromi dari serikat buruh yang sebelumnya mengusulkan 13 persen.

Keempat, organisasi serikat buruh mengapresiaai sikap pemerintah yang menggunakan Permenaker 18/2022 dan tidak lagi menggunakan PP 36/2021.

Kelima, organisasi serikat buruh meminta bupati dan wali kota dalam merekomendasikan nilai UMK kepada gubernur adalah sebesar antara 10 hingga 13 persen. 

"Bilamana tuntutan di atas tidak didengar, mulai minggu depan akan ada aksi besar di berbagai daerah di seluruh Indonesia untuk menyuarakan kenaikan upah sebesar 10 hingga 13 persen," tegasnya. []