News

Tolak Kebijakan PPN Jasa Pendidikan, Orang Tua Murid: Saya Angkat Tangan Deh!

Rencana pemerintah mengenakan PPN pada jasa pendidikan mendapat penolakan dari para orang tua murid.


Tolak Kebijakan PPN Jasa Pendidikan, Orang Tua Murid: Saya Angkat Tangan Deh!
Antrean warga yang ingin berkonsultasi pendaftaran murid baru dengan penerapan jaga jarak aman di SMA Negeri 70, Jakarta Selatan, Selasa (16/6/2020). Posko Pelayanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2020 Sudin Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan menerima konsultasi permasalahan pendaftaran murid baru secara daring dengan menerapkan protokol kesehatan seperti jaga jarak aman dan memakai masker. (AKURAT.CO/Abdul Aziz Prastowo)

AKURAT.CO, Rencana pemerintah mengenakan pajak tambahan nilai (PPN) pada jasa pendidikan rupanya sudah menjadi buah bibir di tengah masyarakat. Tidak sedikit masyarakat menolak.

Salah satunya wali murid Fitria Rusiana (44). Alasannya karena kondisi ekonomi masyarakat sekarang tidak stabil imbas diterjang pandemi COVID-19. 

"Dalam keadaan kaya begini, kondisi kaya begini, kayanya tidak memadai. Saya tidak setuju untuk itu (PPN jasa pendidikan)," kata Fitria ketika dihubungi AKURAT.CO pada Jumat (11/6/2021).

Fitria menuturkan, baginya pandemi COVID-19 telah memberatkan karena upah yang didapat suaminya bekerja dipotong perusahaan. Akibatnya, arus keuangan di keluarganya menjadi tidak stabil.

"Jangankan untuk bayaran, untuk makan saja masih Senin, Kamis (susah banget). Bagaimana kalau ada PPN nanti? Saya angkat tangan deh, yang ada kaki buat kepala, kepala buat kaki," katanya.

Fitria meminta pemerintah untuk mempertimbangan kembali kebijakan PPN pada jasa pendidikan. Dia berharap pemerintah membuat kebijakan yang pro terhadap rakyat.

"Kalau bisa jangan deh (ada PPN), kasihan rakyat yang gak mampu seperti saya. Saya mohon jangan sampai ada kenaikan atau PPN itu," tuturnya.

Sama halnya dengan Fitria, Suci (34) seorang wali murid juga merasa keberatan dengan wasana PPN pada jasa pendidikan.

"Kalau menurut aku sih kurang setuju, pasti akan memberatkan para orang tua, tapi kembali lagi kepada kemampuan masing-masing para orang tua," kata Suci.

Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana melakukan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa pendidikan alias sekolah. Hal ini tercantum dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).[]

Arief Munandar

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu