News

Tokoh Papua Harap Masyarakat Tidak Terprovokasi Insiden Merauke

Freddy Numberi percaya pemerintah maupun TNI bisa menyelesaikan insiden penganiayaan yang dilakukan oknum anggota TNI AU di Merauke.


Tokoh Papua Harap Masyarakat Tidak Terprovokasi Insiden Merauke
Mantan menteri era Presiden Gus Dur dan SBY, Freddy Numberi (Istimewa)

AKURAT.CO, Tokoh senior Papua, Freddy Numberi percaya pemerintah maupun TNI bisa menyelesaikan insiden penganiayaan yang dilakukan oknum anggota TNI AU di Merauke. Dia juga meminta masyarakat tidak terprovokasi dengan adanya kasus tersebut.

"Jangan mau diprovokasi karena peristiwa ini. Panglima TNI sudah tangani langsung isu itu dan orangnya pasti dihukum," ujar mantan Gubernur Papua itu dalam keterangannya, Sabtu (31/7/2021).

Ketua Forum Komunikasi dan Aspirasi MPR untuk Papua Yorrys Raweyai berharap insiden di Merauke tidak menjadi isu liar. Dia mengatakan, kondisi kondusif di wilayah Papua perlu dijaga.

"Kita perlu menjaga suasana stabilitas dan kondusifitas, termasuk di wilayah Papua, yang memang saat ini sedang mengalami eskalasi isu dan persoalan yang meninggi akibat situasi sosial dan politik yang berkembang," kata Yorrys.

Yorrys yang juga anggota DPD atau senator asal Papua mengaku prihatin dengan peristiwa tersebut. Karena kecerobohan oknum, TNI ikut menanggung akibatnya.

"Saya juga mengapresiasi sikap tegas dan tanggap yang dilakukan oleh Panglima TNI dalam rangka merespons peristiwa tersebut. Termasuk permohonan maaf yang disampaikan Danlanud Merauke," ujarnya.

Menurut Yorrys, peristiwa itu menjadi pembelajaran bahwa setiap warga negara, harus memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. "Bukan hanya warga Merauke, Papua, tapi setiap warga negara. Bukan hanya aparat, masyarakat sipil pun demikian," katanya.

Sebelumnya, pihak istana melalui KSP Moeldoko diketahui telah mengecam tindak kekerasan yang dilakukan oleh dua anggota Pomau tersebut. Ia menyampaikan penyesalan mendalam dan menilai tindakan tersebut melampaui ketentuan.

"Tindakan yang dilakukan oleh kedua aparat tersebut sangat eksesif, di luar standar dan prosedur yang berlaku," ujar Moeldoko, Rabu (28/7).

Moeldoko berharap seluruh lapisan masyarakat, terlebih aparat penegak hukum, memiliki perspektif HAM dan menekankan pendekatan humanis serta dialogis dalam penindakan, utamanya terhadap penyandang disabilitas.

Hal itu sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM,  UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan.

"KSP mengajak semua pihak untuk berupaya memastikan agar kejadian tersebut tidak berulang, baik di Papua maupun di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Moeldoko.

Ia pun berjanji pihaknya akan memastikan pelaku diproses secara hukum yang transparan dan akuntabel. Ia juga bakal memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap korban.

"KSP mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung dan mempercayakan proses penegakan hukum serta mengawasi proses tersebut," ujarnya.

Demikian juga dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang telah memerintahkan KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo untuk mencopot Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Johanes Abraham Dimara di Merauke, Kolonel Pnb Herdy Arief Budiyanto dan Komandan Satuan Polisi Militer (Dansatpom) Lanud setempat.

"Saya sudah memerintahkan KSAU untuk mencopot Komandan Lanud dan Komandan Satuan Polisi Militernya," ungkap Hadi.

Hadi menjelaskan dua perwira itu dicopot lantaran tidak bisa membina anggotanya. Ia pun mengaku geram ketika melihat sikap dua anggota TNI AU yang menginjak kepala Steven di Merauke, Papua. "Kenapa tidak peka, memperlakukan disabilitas seperti itu. Itu yang membuat saya marah," ujarnya lagi.[]