Ekonomi

Tokoh NU Nusron Wahid: Yang Tolak Holding BUMN Ultra Mikro Itu Antek Rentenir!

Tokoh NU Nusron menegaskan holding BUMN Ultra Mikro membawa manfaat yang luar biasa besar bagi masyarakat, bagi yang menolak menurutnya antek rentenir


Tokoh NU Nusron Wahid: Yang Tolak Holding BUMN Ultra Mikro Itu Antek Rentenir!

AKURAT.CO, Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Nusron Wahid menegaskan jika pihak-pihak penolak holding BUMN Ultra Mikro (UMi) secara tidak langsung melanggengkan praktik rentenir. 

“Karena itu kalau ada pihak yang menolak holding UMi ini adalah antek-anteknya rentenir. Langkah ini, adalah terobosan untuk mencapai target pemerintah meningkatkan akses keungan dari yang hanya 20% di segmen usaha UMi, juga menaik kelaskan pelaku usaha dan memperkuat ekonomi nasional,” tegasnya yang juga pernah menjabat Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor periode 2011-2015 dalam keterangan resminya, Jumat (25/6/2021).

Dia menekankan, langkah strategis pemerintah melalui holding UMi ini untuk mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan usaha wong cilik. Langkah itu pun murni bentuk bisnis yang membumi dan jangan dipolitisasi.

“Tidak usah dipolitisasi soal pembentukan holding BUMN UMi, ini untuk kepentingan masyarakat luas. Karena dapat mempercepat proses pembiayaan pelaku usaha ultra mikro. Supaya semua tercover pembiayaan (lembaga keuangan formal), dan bermigrasi dari rentenir. Yang kedua mempercepat pelaku usaha UMi naik kelas. Yang sebelumnya belum bankable jadi bankable,” seru Nusron.

Sebelumnya pemerintah melalui Kementerian BUMN mengambil langkah holding tiga BUMN yang selama ini fokus pada pemberdayaan UMKM. Holding tersebut melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI, PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM.

BRI telah mempublikasikan keterbukaan informasi melalui otoritas bursa, bahwa bank terbesar itu akan menjadi perusahaan induk holding BUMN sektor UMi yang diawali dengan pelaksanaan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMED). 

Pelaksanaan PMHMED BRI akan diikuti pemerintah yang memiliki Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Pemerintah menggunakan HMETD untuk menyerahkan saham (inbreng) miliknya di Pegadaian dan PNM kepada BRI. 

Saham Seri B milik pemerintah di Pegadaian yang akan diserahkan berjumlah 6.249.999 saham atau 99,9 persen. Kemudian, 1.299.999 saham Seri B atau setara 99,9 persen di PNM juga akan dialihkan pemerintah. Pembentukan holding dilakukan demi mengintegrasikan kapabilitas setiap perusahaan guna melayani pelaku usaha ultra mikro, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan lebih baik lagi. 

Langkah itu dinilai Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Nusron sudah sangat tepat. Dari data yang dimiliki pihaknya, saat ini ada sekitar 40 juta pelaku usaha UMi di Indonesia. Di segmen pelaku usaha tersebut, Nusron memperkirakan kapitalisasi bisnis perhari di kisaran Rp1 juta - Rp2 juta dan sulit tersentuh layanan produk keuangan formal.