Ekonomi

Tok! Pemerintah Akhirnya Terbitkan PP Holding BUMN Ultra Mikro

Pemerintah merilis PP Nomor 73 Tahun 2021 untuk memfasilitasi pembentukan Holding BUMN Ultra Mikro. Aturan itu memperkuat pemberdayaan ekonomi wong cilik.


Tok! Pemerintah Akhirnya Terbitkan PP Holding BUMN Ultra Mikro
Ilustrasi - BUMN (AKURAT.CO/Ryan)

AKURAT.CO, Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2021 untuk memfasilitasi pembentukan Holding BUMN Ultra Mikro UMi.

Dengan lahirnya payung hukum tersebut, integrasi ekosistem usaha ultra mikro dinilai akan semakin kuat. Selain itu juga memperkuat pemberdayaan ekonomi wong cilik melalui Holding Ultra Mikro (UMi) kian nyata

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BRI pada 2 Juli lalu.

Beleid itu mengatur tentang pembentukan Holding UMi yang melibatkan tiga entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Masyarakat Madani (Persero) atau PNM. 

PP tersebut juga dikeluarkan dalam rangka pemulihan ekonomi melalui holding dimana BRI sebagai induk, dan juga sebagai bentuk perwujudan visi pemerintah meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan segmen ultra mikro yang sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. 

Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Mirza Adityaswara mengatakan dengan adanya landasan hukum tersebut, pemberdayaan usaha masyarakat kecil akan semakin kuat. Akses pendanaan usaha masyarakat kecil pun akan semakin terintegrasi.

"Holding ini positif karena akan membuat permodalan lembaga pembiayaan serta sumber dana kredit mikro menjadi lebih kuat. Ini bagus untuk (lebih memberdayakan rakyat kecil) di Indonesia," katanya dalam keterangan resmi, Selasa (6/7/2021).

Dia menilai, hal itu diperlukan untuk menunjang kekuatan pondasi perekonomian Indonesia ke depan. Sebabnya, menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, hingga 2019 saja terdapat sekitar 64 juta unit usaha mikro termasuk ultra mikro di dalamnya. 

Jumlah itu setara 98% lebih dari total unit usaha nasional. Dari jumlah itu baru setengahnya yang tersentuh lembaga keuangan formal. Sisanya masih mengandalkan jasa rentenir atau bantuan keluarga untuk meningkatkan daya usaha.