Ekonomi

Tok, DPR Restui Rights Issue BTN 

Bank BTN termasuk salah satu BUMN yang mengantongi restu Komisi VI untuk memperoleh PMN tahun anggaran 2022 senilai Rp2,98 triliun.


Tok, DPR Restui Rights Issue BTN 
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Haru Koesmahargyo berbincang dengan Wakil Ketua Komisi VI DPR Muhammad Haekal dan Anggota Komisi VI DPR Abdul Hakim usai Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN, di Jakarta, Senin (4/7) ()

AKURAT.CO  -  Komisi VI DPR RI menyetujui usulan Kementerian BUMN mengenai Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2023 dan inisiatif tambahan modal sejumlah BUMN melalui aksi korporasi rights issue tahun 2022. Adapun, Bank BTN termasuk salah satu BUMN yang mengantongi restu Komisi VI untuk memperoleh PMN tahun anggaran 2022 senilai Rp2,98 triliun.

"Komisi VI DPR menyetujui usulan penyertaan modal negara tahun anggaran 2023," ucap Hekal saat rapat kerja terkait usulan PMN tunai dan nontunai 2023 dan insiatif aksi korporasi 2022 di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/7/2022).

Selain terhadap Bank BTN, Hekal menyampaikan Komisi VI juga memberikan lampu hijau kepada pemerintah untuk aksi korporasi kepada PT Krakatau Steel, Semen Indonesia, Waskita Karya, Adhi Karya, Semen Kupang, dan Garuda Indonesia.

baca juga:

Hekal menyampaikan Komisi VI menyetujui usulan PMN tunai 2023 kepada sepuluh BUMN senilai Rp 69,82 triliun. Selain Bank BTN, BUMN lainnya yang mendapatkah alokasi PMN terdiri atas PLN, Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), Len Industri, Hutama Karya, Adhi Karya, PT Aviasi Pariwisata Nasional (Persero) atau InJourney, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (IFG) dalam rangka Penugasan Penjaminan KUR oleh PT Jamkrindo & PT Askrindo, KAI, PT Reasuransi Indonesia Utama atau Indonesia Re, Perum Damri, dan Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Nasional (LPPNPI) atau AirNav Indonesia.

Hekal menyebut PMN tunai diberikan untuk BUMN dalam menjalankan penugasan yang diberikan pemerintah, pengembangan usaha, memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas perusahaan.

Selain PMN tunai, Hekal katakan, Komisi VI juga menyetujui usulan PMN nontunai 2023 sebesar Rp 838,4 miliar kepada PT Len Industri dan Rp 2,6 triliun kepada PT RNI untuk memperkuat struktur permodalan dan perbaikan kinerja perusahaan.