News

Tobas DPR: Hapus Saja Pasal Kontroversial Demi RKUHP Demokratis

Tobas DPR: Hapus Saja Pasal Kontroversial Demi RKUHP Demokratis
Anggota Komisi III DPR, Taufik Basari (AKURAT.CO)

AKURAT.CO Pembahasan RUU Kitab Hukum Pidana (RKUHP) antara pemerintah dan DPR cukup berjalan alot. Hal itu disebabkan masih ada beberapa pasal yang dianggap krusial seperti ancaman kebebasan demokrasi. 

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Nasdem, Taufik Basari mendorong pasal-pasal kontroversial dalam RKUHP yang mengancam kebebasan demokrasi dihapus. 

"Sebaiknya dihapuskan saja atau setidaknya dilakukan perubahan dengan memberi batasan yang ketat," ungkap Tobas, sapaan akrab Taufik Basari melalui pesan singkat, Kamis (24/11/2022).

baca juga:

Selain pasal-pasal yang mengancam demokrasi, Tobas juga akan mengkritisi soal pengaturan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang justru berpotensi melanggar asas legalitas dalam hukum pidana.

"Dan pasal lainnya yang perlu diperbaiki agar dapat memberikan kepastian hukum, jaminan perlindungan HAM, dan pemenuhan asas-asas hukum pidana," imbuhnya.

Mengingat keputusan ada di dua pihak, dia berharap pemerintah dapat menyetujui usulan ini demi mewujudkan RKUHP yang demokratis. 

"Saya optimis pemerintah dan DPR dapat menyelesaikan persoalan yang tersisa ini dan mempertimbangkan masukan masyarakat," pungkas politisi Partai Nasdem ini.[]