Ekonomi

TKA dari China Masuk RI, KSPI: Itu Sesungguhnya Tujuan Omnibus Law

KSPI: Pemerintah ingin memudahkan masuknya TKA China yang mengancam lapangan pekerjaan pekerja lokal.


TKA dari China Masuk RI, KSPI: Itu Sesungguhnya Tujuan Omnibus Law
Presiden KSPI, Said Iqbal saat menjawab pertanyaan awak media usai memberikan kesaksian di depan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (9/4/2019) (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, keadilan kaum buruh merasa tercederai dengan banyaknya TKA China dan India bisa masuk ke Indonesia, sedangkan pelarangan mudik mengakibatkan puluhan juta buruh tidak bisa pulang ke kampung halamannya.

“Ibaratnya buruh dikasih jalan tanah yang becek, tetapi TKA masuk bak melenggang kangkung, diberi karpet merah dengan penyambutan yang gegap gempita atas nama industri strategis,” kata Said Iqbal lewat keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (11/5/2021).

Situasi ini, lanjut Said Iqbal, diperparah dengan pembayaran THR yang jauh panggang dari api. Pernyataan Menteri Tenaga Kerja dinilai hanya slogan semata. Sementara sanksi yang akan diberikan kepada perusahaan yang tidak membayar THR sesuai ketentuan sejauh ini hanya retorika.

Bagi buruh, kata dia, datangnya TKA China dan India dengan menggunakan pesawat carteran di tengah pandemi adalah sebuah ironi yang menyakitkan dan mencederai rasa keadilan. Apalagi terjadi di saat jutaan pemudik yang menggunakan motor dan bisa dipastikan mereka adalah buruh malah dihadang di perbatasan-perbatasan kota. 

“Padahal buruh yang mudik tidak mencarter pesawat, tetapi membeli sendiri bensin motor dan makannya, di saat sebagian dari mereka uang THR-nya tidak dibayar penuh oleh pengusaha,” tegasnya.

Kedatangan TKA dari China dan India tersebut menegaskan fakta bahwa omnibus law UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan, pemerintah ingin memudahkan masuknya TKA China yang mengancam lapangan pekerjaan pekerja lokal. Padahal saat ini, rakyat Indonesia justru lebih membutuhkan pekerjaan, karena banyak yang ter-PHK akibat pandemi.

“Itulah sesungguhnya tujuan omnibus law. Tadinya TKA yang masuk ke Indonesia harus mendapatkan izin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja, sehingga TKA tidak mungkin bisa masuk ke Indonesia kalau belum mendapat surat izin tertulis,” ujar Said Iqbal.

Kemudian ia menyampaikan, berdasarkan omnibus law, TKA yang masuk ke Indonesia tidak perlu menunggu memegang surat izin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja, tetapi cukup perusahaan pengguna TKA melaporkan rencana kedatangan TKA tersebut (RPTKA).

Akibatnya, jutaan buruh dilarang mudik bahkan disekat di perbatasan kota seperti warga kelas dua, tetapi TKA disambut sebagai warga kelas satu dengan alasan kebutuhan industri strategis. 

"Padahal boleh jadi TKA China dan India yang masuk ke Indonesia tersebut adalah buruh kasar (unskill workers) yang bekerja di industri-industri konstruksi, perdagangan, baja, tekstil, pertambangan nikel, dan industri-industri lain, yang semestinya bisa merekrut buruh lokal Indonesia," pungkas Said Iqbal. []

Dhera Arizona Pratiwi

https://akurat.co