News

Timsus Kejati Sultra Usut Penyerobotan Lahan Universitas Halu Oleo

Penguasaan dan peralihan lahan milik LP-LPM Universitas Hulu Oleo berpotensi menimbulkan kerugian negara


Timsus Kejati Sultra Usut Penyerobotan Lahan Universitas Halu Oleo
Kajati Sultra Sarjono Turin (ISTIMEWA)

AKURAT.CO, Menindaklanjuti instruksi Jaksa Agung ST Burhanuddin, sejumlah Kejaksaan Tinggi mulai menggeber penyelidikan kasus mafia tanah.

Usai Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara mulai beraksi. Dugaan penyerobotan tanah di Kelurahan Toronipa, Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe mulai diusut.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sultra Sarjono Turin mengatakan, telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlid) sudah diterbitkan sejak 1 September lalu, dengan Nomor: Print- 05/P.3/Fd.1/09/2021.

Turin mengatakan kasus tersebut terkait dugaan Penguasaan dan Pengalihan Secara Melawan Hukum Tanah dan Bangunan,  milik Lembaga Peneliti Lembaga Pengabdian Masyarakat (LP-LPM) Universitas Halu Oleo.

“Saya belum dapat pastikan kapan ditingkatkan ke penyidikan, tapi tentu secepatnya bila sudah dikantongi fakta hukum yang cukup, ” kata Turin saat dikonfirmasi, Sabtu (20/11/2021).

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI, Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan, penguasaan dan peralihan lahan milik LP-LPM Universitas Hulu Oleo tersebut, berpotensi dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.

Sebelumnya Jaksa Agung ST Burhanuddin akan menggencarkan pemberantasan mafia tanah. Sebab sepak terjang para mafia tanah sudah sangat meresahkan dan menghambat proses pembangunan.

"Saya tidak ingin para mafia tanah bergerak leluasa merampok dan menguasai tanah rakyat dan tanah negara," kata Jaksa Agung kepada media, Minggu (14/11/2021).

Bahkan disinyalir, mafia tanah telah membangun jejaring yang merajalela pada lembaga-lembaga pemerintah. Berbagai modus operandi mafia tanah yang kerap dilakukan antara lain penggunaan surat hak-hak tanah yang dipalsukan; pemalsuan warkah, surat, dan keterangan palsu; jual bel fiktif; penipuan atau penggelapan; sewa menyawa; menggugat kepemilikan tanah; atau menguasai tanah seperti preman.

Upaya memberantas mafia tanah adalah dengan menutup atau memperbaiki celah yang menjadi peluang masuknya jaringan mafia tanah. Salah satu celahnya karena belum terintegrasinya administrasi pertanahan yang dikelola oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan administrasi pertanahan yang ada di Desa.

Berdasarkan laporan yang diterima Jaksa Agung, hingga Juni 2021, terdapat sejumlah laporan kasus sengketa tanah yang merupakan sindikasi kejahatan mafia tanah di Sumatera Utara.

"Oleh karenanya, saya minta kepada jajaran Intelijen agar mencermati dan mempersempit ruang gerak para mafia tanah yang biasa “main mata” atau kongkalikong dengan oknum-oknum baik para pejabat aparatur sipil negara, aparat penegak hukum, maupun ketua adat," kata Jaksa Agung.

Jaksa Agung juga perintahkan kepada para Kepala Satuan Kerja baik Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri agar segera bentuk tim khusus yang anggotanya gabungan antara jajaran intelijen, pidum dan pidsus.  Tim ini nantinya khusus untuk menanggulangi sindikat mafia tanah ini.

"Kolaborasi antara bidang Intelijen dengan bidang Pidum dan bidang Pidsus saya harapkan bisa bekerja secara efektif bersama-sama menangani dan memberantas mafia tanah sampai ke akar akarnya," terang dia.[]