News

Tim Advokasi Save KPK: Pulihkan Hak Novel Baswedan Cs

Temuan Ombudsman menunjukkan adanya skenario pelanggaran hukum yang menghasilkan 75 pegawai KPK dinyatakan TMS melalui TWK.


Tim Advokasi Save KPK: Pulihkan Hak Novel Baswedan Cs
Penyidik KPK Novel Baswedan memberikan keterangan kepada wartawan saat dikunjungi Wadah Pegawai KPK di kediamannya, di Kelapa Gading, Jakarta, Minggu (17/6). Wadah Pegawai KPK mendesak Presiden Joko Widodo membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengungkap pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A ( ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

AKURAT.CO, Tim Advokasi Selamatkan KPK mendesak pimpinan KPK membatalkan semua keputusan terkait asesment Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap 75 pegawainya.

"Mengaktifkan kembali, memulihkan, serta mengembalikan posisi dan hak-hak pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, termasuk tugas-tugas mereka sebelumnya dalam penanganan perkara," kata Anggota Tim Advokasi Selamatkan KPK Arif Maulana dalam keterangannya, Rabu (21/7/2021).

Arif mengapresiasi Ombudsman Republik Indonesia atas pemeriksaan yang cepat dan tegak lurus sesuai dengan kewajiban undang-undang. Penyampaian laporan akhir Ombudsman yang disampaikan secara terbuka dan akuntabel juga diapresiasi Tim Advokasi.

Arif menyampaikan bahwa temuan Ombudsman itu menunjukkan adanya skenario pelanggaran hukum yang menghasilkan 75 pegawai KPK dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) melalui TWK.

Selain itu, kata dia, terbukti pula bahwa pelaku intelektual atas pelanggaran ini tak hanya Firli Bahuri dan pimpinan KPK saja, akan tetapi turut melibatkan beberapa pejabat-pejabat tinggi kementerian/lembaga, terutama Kepala BKN. Sehingga, diperlukan penyelidikan lebih lanjut terkait afiliasi dan peran serta para pejabat tersebut.

Dia menjelaskan, adanya pemalsuan keterangan dan tanggal surat (back dated) dalam temuan Ombudsman itu menunjukkan ada kesengajaan dari pimpinan KPK untuk mencapai tujuan tertentu. Mengingat, perbuatan melawan hukum ini telah menyasar penyidik, bahkan tujuh orang Kasatgas Penyidikan yang sedang menangani perkara besar.

"Tindakan tersebut jelas merupakan bagian dari upaya menghalang-halangi proses penyidikan (Obstruction of Justice) yang sedang dilakukan KPK, misalnya perkara bansos, suap ekspor benih lobster, atau skandal pajak," kata Arif.

Berbagai pelanggaran hukum dan maladministrasi sebagaimana temuan Ombudsman, lanjut Arif, sudah sepatutnya membuat keputusan TMS yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPK Nomor 652 tidak berlaku. Bahkan, menurutnya, terjadi berbagai pelanggaran hukum, seperti pemalsuan maupun indikasi Obstruction of Justice perlu segera ditindaklanjuti oleh Kepolisian RI dan KPK. 

Sebelumnya, Ombudsman telah menyelesaikan laporan dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan TWK yang menjadi syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN. Dalam laporan itu Ombudsman menyoroti tiga kejanggalan tahapan dalam pelaksanaan TWK. Penyampaian Ombudsman ini merupakan tindak lanjut dari laporan 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat TWK.[]