News

Tiga Pilar Tanah Abang Dirinya Posko di Markas Eks FPI

Posko pengamanan dibuat untuk mengawasi aktivitas anggota Front Pembela Islam (FPI).


Tiga Pilar Tanah Abang Dirinya Posko di Markas Eks FPI
Aparat TNI dan Polri menertibkan baliho Front Pembela Islam (FPI) di kawasan Petamburan, Jakarta, Rabu (30/12/2020). (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO, Tiga Pilar Tanah Abang mendirikan posko pengamanan untuk mengawasi aktivitas anggota Front Pembela Islam (FPI) di Jalan Petamburan III, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis (31/12/2020).

Kapolsek Tanah Abang, Kompol Singgih mengatakan, pihaknya ingin menjamin keamanan masyarakat dan ketertiban paska dikeluarkannya surat pembubaran FPI secara resmi.

"Pada intinya kita menjaga keamanan di sini (di markas eks FPI), ketertiban masyarakat di sini sama-sama. Kemarin sudah keluar SKB Menteri terkait pembubaran FPI. Kita menjamin bahwa Jakarta aman, termasuk Tanah Abang," ujar dia saat dikonfirmasi, Kamis (31/12/2020).

Menurut dia, pihaknya akan melakukan patroli di kawasan Petamburan III, Tanah Abang guna mengetahui apakah masih ada aktivitas FPI atau tidak.

"Ya pasti. Kita pasti lakukan patroli, tiap hari kita juga patroli, sama dengan kecamatan, koramil, tiap hari patroli sampai malam. Gak cuma di sini. Di wilayah Jakarta Pusat kita semua patroli," tutup dia.

Sebelumnya diketahui, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD baru saja mengumumkan bahwa Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi terlarang berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) enam menteri dan lembaga.   

Adapun 6 menteri dan lembaga yang menandatangani SKB dengan Nomor 220/4780 Tahun 2020, Nomor M.HH/14.HH05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII Tahun 2020, dan Nomor 320 Tahun 2020 tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI itu, yakni Mendagri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Boy Rafli Amar.  

Wakil Menteri Hukum dan HAM Prof Edward Omar Sharief Hiariej saat membacakan tujuh poin SKB di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (30/12/2020) mengatakan, salah satu pertimbangan sebagaimana dalam keputusan adalah untuk menjaga kemaslahatan ideologi Pancasila.   

"Bahwa untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, keutuhan NKRI, dan Bhinekka Tunggal Ika," kata Edward Omar.[]