News

Tiga Alasan Novel Baswedan CS Laporkan 5 Pimpinan KPK ke Dewan Pengawas

Pimpinan perlu mendengar dan menjalankan arahan Presiden.


Tiga Alasan Novel Baswedan CS Laporkan 5 Pimpinan KPK ke Dewan Pengawas
Ketua KPK Firli Bahuri saat memberikan keterangan usai melakukan pertemuan dengan pimpinan MPR di ruang pertemuan, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020). Dalam pertemuan ini kedua lembaga negara membahas berbagai pencegahan korupsi. Namun dalam praktek pemberantasan korupsi tidak boleh sampai mengganggu ekonomi nasional dan investasi. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Penyidik senior, Novel Baswedan bersama 74 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan melaporkan lima pimpinannya ke Dewan Pengawas KPK. Ada tiga alasan Firli Bahuri, Alexander Marwata, Nawawi Pomolango, Lili Pintauli Siregar, dan Nurul Ghufron dilaporkan ke Dewas KPK.

Pertama adalah tentang kejujuran. Hotman mengatakan dalam berbagai sosialisasi pimpinan KPK mengatakan bahwa tidak ada konsekuensi TWK. 

"Dan kami juga berpikir bahwa asesmen bukanlah suatu hal yang bisa meluluskan dan tidak meluluskan suatu hal," kata Perwakilan pegawai KPK, Hotman Tambunan, Selasa (18/5/2021). 

Kedua, pihaknya melaporkan pimpinan kepada Dewas lantaran  kepedulian terhadap pegawai perempuan di lembaga antirasuah. Dia mengatakan tidak ada yang menginginkan suatu lembaga negara digunakan untuk melakukan suatu hal yang diindikasikan bersifat pelecehan seksual terkait TWK. 

"Jika bapak ibu melihat, bahwa untuk lembaga seperti KPK dilakukan seperti ini, apa yang terjadi terhadap tes-tes yang lain yang notabene nilai tawar mereka tidak sekuat KPK," ucap Hotman.

Ketiga, lanjut Hotman, melaporkan pimpinan kepada Dewas terkait kesewenang-wenangan. Hotman mengatakan pada 4 Mei 2021 Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa TWK tidak akan memiliki konsekiensi terhadap  pegawai. 

Namun, kata dia, pada 7 Mei 2021 pimpinan mengeluarkan SK 652 yang dinilai sangat merugikan pegawai. 

"Menjadi tanda tanya pada kita apa yang terjadi dengan pimpinan? Bukankah salah satu azas KPK itu adalah kepastian hukum, bukanlah putusan MK itu merupakan suatu keputusan yang bersifat banding dan final. Kenapa pimpinan justru tidak mengindahkan putusan ini, bahkan mengeluarkan keputusan 652 yang sangat merugikan kami," ucapnya.

Dia mengatakan dengan laporan ini diharapkan  Dewas akan mengecek kepada pimpinan kenapa tidak mengindahkan putusan MK. 

"Karena kami sebagai lembaga hukum sangat menyadari bahwa di dalam Pasal 5 huruf a UU KPK 2019, kepastian hukum adalah suatu azas yang harus dipegang oleh lembaga penegak hukum seperti KPK. Apa yang akan terjadi pada kepastian hukum kita, kalau putusan MK tidak dilaksanakan secara konsisten," ujarnya. []

Melly Kartika Adelia

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu