Tech

Tiga Aksara Daerah Berhasil Terdaftar Unicode

Upaya digitasi dan digitalisasi aksara nusantara.


Tiga Aksara Daerah Berhasil Terdaftar Unicode
Ilustrasi tata letak papan ketik dengan aksara daerah. (merajutindonesia.id)

AKURAT.CO Data validasi vitalitas bahasa daerah yang dikaji oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, pada tahun 2018-2019 melaporkan, sebesar 52% atau setara dengan 95 bahasa daerah yang tersebar di berbagai provinsi mengarah pada kepunahan. Penyebab terjadinya hal tersebut, salah satunya karena aksara daerah semakin tergeser oleh aksara latin yang biasa digunakan sehari-hari. 

Supaya tidak terjadi kepunahan, maka perlu adanya upaya lintas pemangku kepentingan untuk bekerjasama mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa daerah. Seperti yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI). 

Untuk melindungi dan melestarikan aksara daerah, Kemenko PMK dan PANDI telah berhasil melakukan digitasi dan digitalisasi aksara nusantara dengan mendaftarkan beberapa aksara daerah ke dalam Unicode (Standar Teknis Simbol, Teks dan Sistem Tulisan di dunia). Tiga aksara yang berbasis didaftarkan, yaitu aksara Jawa, Sunda, dan Bali.

Deputi Bidang Revolusi Mental, Pemajuan Budaya, dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK Didik Suhardi mengatakan, digitasi dan digitalisasi aksara daerah merupakan tugas pokok Kemenko PMK terkait Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian dalam hal pembudayaan literasi.

"Ini menjadi bagian dari kewajiban kami untuk mendorong perlindungan aksara. Sehingga pendaftaran ini akhirnya bisa kami lakukan," ujar Didik Suhardi Digitalisasi, dilansir dari laman resmi Kemenko PMK. 

Tidak hanya mendaftar ke dalam Unicode, Kemenko PMK bersama PANDI juga telah mendaftarkan ketiga aksara tersebut kepada Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk mendapatkan standarisasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam penggunaan digital.

Menurut Didik, ketiga aksara tersebut telah terdaftar dan diakui resmi sebagai aksara digital dengan terbitnya SK Kepala BSN dan telah mendapatkan SNI. Adapun Font dan Tata Letak Papan Tombol Aksara Nusantara tersebut telah ditetapkan, melalui:  

  • SK Kepala BSN Nomor 545/KEP/BSN/11/2021 tentang Penetapan SNI 9047: 2021 Fon (Font) Aksara Nusantara.
  • SK Kepala BSN Nomor 546/KEP/BSN/11/2021 tentang Penetapan SNI 9048: 2021 Tata Letak Papan Tombol Aksara Nusantara.

Setelah resmi diakui sebagai aksara digital, tiga aksara tersebut kemudian akan didaftarkan sebagai IDN untuk ccTLD (Country Code Top Level Domain) Indonesia kepada ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Hal tersebut dilakukan supaya aksara tersebut dapat digunakan di perangkat digital dan platform media sosial.

"Yang selama ini kita selalu menggunakan aksara latin dalam mengakses hal apapun. Pada saatnya nanti kita bisa menggunakan aksara nusantara," kata Didik. 

Selain ketiga aksara tersebut, Didik juga menyampaikan, pihaknya akan terus mendorong aksara daerah lainnya agar bisa didigitalisasi dan didaftarkan menjadi aksara digital. Mengingat masih ada sebanyak 17 aksara daerah yang punya potensi untuk didaftarkan menjadi aksara digital.

"Kami akan segera mengundang kementerian dan lembaga terkait seperti Kemendikbudristek, Kemenkominfo, BSN, untuk kita koordinasikan dan melewati prosedur standar yang berlaku dalam pendaftaran aksara ini sehingga kami dapat berupaya dengan baik," ungkap Didik.

Tidak hanya itu, menurutnya, pemanfaatan digitalisasi Aksara Nusantara juga akan didorong untuk segera ditetapkan regulasinya. Supaya bisa diaplikasikan pada perangkat digital yang beredar di Indonesia. 

Sementara itu, Ketua Tim Konseptor Rancangan SNI Aksara Nusantara PANDI Heru Nugroho menceritakan lika-liku perjalanan digitasi dan digitalisasi aksara daerah. Di mana, PANDI telah mengirimkan pendaftaran Aksara Jawa kepada ICANN. Namun, hasilnya ditolak.

"Hasil evaluasi, aksara Jawa oleh tim teknis dari ICANN, sebagaimana surat ICANN tertanggal 10 Desember 2020, menyatakan bahwa Aksara Jawa DITOLAK karena Aksara Jawa tidak digunakan dalam keseharian. Kecuali untuk kebutuhan pendidikan, kesejarahan dan tujuan dekoratif belaka," ujar Heru.

Heru juga menyampaikan, penolakan ICANN telah menyadarkannya bahwa aksara nusantara belum menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Hal tersebut, akhirnya menguatkan PANDI, yang didukung penuh oleh Kemenko PMK, untuk melakukan upaya pelindungan dan pelestarian aksara nusantara dengan mengajak masyarakat. Di mana, masyarakat diajak untuk kembali menggunakan bahasa dan aksara daerah dalam kehidupan sehari-harinya. 

Pada bulan Juli 2021, PANDI mengajukan dokumen Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) untuk standar papan ketik, font, dan transliterasi aksara Jawa, Sunda dan Bali. Usulan PANDI tersebut diajukan secara resmi ke Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian sebagai sekretariat Komite Teknis (KT) 35-02 Komunikasi Digital. 

Pengusulan tersebut direspon dengan baik oleh sekretariat Komite Teknis (KT) 35-02 dengan mengajukan usulan mendesak kepada Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk dua perumusan standar tersebut. Hingga akhirnya, dua Keputusan Kepala BSN diterbitkan untuk menstardardisasi digitalisasi tiga aksara tersebut.

"Di era digital saat ini, apabila aksara daerah tidak didigitasi dan digitalisasi maka kemungkinan punah akan sangat besar. Karena itu, PANDI berupaya keras agar aksara nusantara bisa digitalisasi dan setara dengan aksara latin," kata Heru. 

Menurutnya, jika sudah berhasil digitasi dan digitalisasi, seandainya tidak ada yang memakai lagi, aksara tersebut akan tetap setara dengan aksara latin.[]