News

Tidak Perlu Dijadikan Polemik, Pakar Hukum Bilang Begini Soal Gelar Guru Besar Jaksa Agung ST Burhanuddin

Fauzi menilai penganugerahan gelar guru besar merupakan hak civitas akademika Unsoed.


Tidak Perlu Dijadikan Polemik, Pakar Hukum Bilang Begini Soal Gelar Guru Besar Jaksa Agung ST Burhanuddin
Jaksa Agung ST Burhanuddin saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III di Nusantara II, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020). Komisi III DPR bersama dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) menggelar rapat kerja membahas kelanjutan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Selain pembahasan soal gagal bayar produk JS Saving Plan senilai Rp12,4 triliun, persoalan hukum Jiwasraya juga menjadi sorotan dalam rapat tersebut (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Pakar hukum Fauzie Yusuf Hasibuan menyorot gelar guru besar atau profesor yang diberikan Unversitas Jenderal Soedirman (Unsoed) kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Fauzi menilai penganugerahan gelar guru besar merupakan hak civitas akademika Unsoed. Dia yakin pihak Unsoed mempunyai penilaian secara objektif dan akademis dalam pemberian gelar kehormatan tersebut.

"Jadi tidak perlu dipersoalkan dan dijadikan polemik,” kata Fauzi yang juga Guru Besar dan Kaprodi S3 Fakultas Hukum Universitas Jayabaya dalam keterangannya kepada pewarta, Rabu (15/9/2021).

Fauzi menerangkan, pemberian gelar guru besar biasanya didasari dengan prestasi kerja, baik dari aspek kemasyarakatan yang setara dengan keberhasilan seorang guru besar akademis.

“Dalam hal ini, penegakan hukum yang fenomenal, mewujudkan usaha yang besar dan berkelanjutan untuk mengdinstribusi nilai-nilai keadilan di tengah masyarakat,” jelas Ketua Umum DPN Peradi periode 2015-2020 ini.

ST Burhanuddin ditetapkan sebagai Profesor Hukum Pidana, khususnya pada Ilmu Keadilan Restoratif, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 37421/MPK.A/KP.05.00/2021 tanggal 11 Juni 2021.

Hal senada disampaikan Muhadar, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Hasanuddin Makassar. Dia menilai pemberian gelar Profesor kepada ST Burhanuddin sudah tepat sepanjang kriteria dan syarat terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Kejaksaan Agung punya lembaga pendidikan jadi harus punya Guru Besar. Apa bedanya juga dengan Prof. Dr. Andi Hamzah, Prof. Dr. Baharuddin Lopa, Prof. Dr. Bambang Waluyo dan (mantan Jaksa Agung) lainnya, tidak ada salahnya,” cetus Muhadar.

Selain itu, dia berpendapat, pendekatan keadilan restoratif dalam penegakan hukum seperti yang digagas Burhanuddin perlu dukungan semua pihak sebab cara ini dinilai lebih manusiawi dan Pancasilais yaitu mencerminkan sila ke-2 dan ke-5, kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.