News

Tidak Boleh Lebih dari 60 Huruf, Ini 5 Aturan Baru Pencatatan di KTP dan KK

Aturan baru pencatatan KTP dan KK.


Tidak Boleh Lebih dari 60 Huruf, Ini 5 Aturan Baru Pencatatan di KTP dan KK

AKURAT.CO, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) Tito Karnavian baru saja merilis peraturan terbaru terkait Kartu Tanda Penduduk (KTP). Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan baik KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga). 

Dilansir dari berbagai sumber, AKURAT.CO mengumpulkan sejumlah fakta penting terkait aturan KTP dan KK terbaru. 

1. Harus terdiri dari dua kata

Dalam Pasal 4 Ayat 2, terdapat aturan terkait pencatatan nama warga negara Indonesia. Kartu Tanda Penduduk hanya akan mencatat nama jika lebih daru satu kata atau minimal nama warga negara harus terdiri dari dua kata. Selain itu, maksimal huruf yang diperbolehkan untuk digunakan dalam nama warga negara tersebut adalah 60 huruf termasuk spasi. 

baca juga:

2. Adat hingga Keagamaan bisa ditulis di e-KTP

Selain nama, aturan terbaru Permendagri tersebut juga menjelaskan terkait pencatatan sejumlah identitas diri. Dalam Pasal 5 Ayat 1, sejumlah identitas seperti gelar pendidikan, adat atau keagamaan kini bisa ditulis dalam e-KTP dan Kartu Keluarga (KK). Sedangkan caranya adalah dengan menggunakan huruf Bahasa Indonesia hingga gelar pendidikan, keagamaan dan adat nantinya penulisannya disingkat. 

3. Dilarang ditulis di Akta Pencatatan Sipil

Sedangkan masih dalam pasal dan ayat yang sama, gelar pendidikan, adat dan keagamaan dilarang ditulis dalam Akta Pencatatan Sipil. Akta ini merupakan dokumen yang diterbitkan instansi pemerintah yang menyelenggarakan pencatatan sipil meliputi Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, hingga Pengakuan Anak. Sedangkan pencatatan nama pada dokumen dilarang disingkat hingga dilarang menggunakan tanda baca. 

4. Pengubahan nama harus melalui pengadilan negeri

Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 juga mengatur terkait pengubahan nama atau perbaikan nama. Nantinya, warga negara bisa mengubah namanya namun diharuskan melalui proses penetapan pengadilan negeri. Aturan ini tercantum dalam Pasal 4 ayat 4. Sedangkan pembetulan nama tersebut dapat dilakukan terhadap dokumen kependudukan seperti Biodata penduduk, KK, Kartu Identitas Anak, Surat Keterangan Kependudukan, Akta Pencatatan Sipil, hingga e-KTP. 

5. Dokumen tidak diterbitkan jika melanggar

Nantinya, pencatatan nama pada dokumen kependudukan tersebut hanya akan dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia. Sedangkan jika nantinya warga negara melanggar salah satu atau beberapa peraturan tersebut seperti nama hanya 1 kata atau lebih dari 60 huruf maka pejabat berwenang tidak akan mencatatkan atau menerbitkan Dokumen Kependudukan. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat 2. 

Selain itu, nama warga negara juga tidak diperbolehkan multitafsir atau tidak bermakna negatif. Selain itu, nama juga harus mudah dibaca. []