News

Tidak Ada THR dan Gaji Ke-13 Tahun Depan, Demokrat Minta Jangan Pukul Rata PNS

Peniadaan akan berdampak pada daya beli masyarakat terutama PNS golongan rendah


Tidak Ada THR dan Gaji Ke-13 Tahun Depan, Demokrat Minta Jangan Pukul Rata PNS
Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur sipil negara  (ASN) usai mengikuti upacara (apel) pagi di Kementrian Dalam Negri, Jakarta Pusat, Minggu (10/6/2019). Libur cuti bersama Lebaran 2019 sudah berakhir, bagi aparatur negeri sipil (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) wajib masuk kantor. Ketentuan wajib berkantor per Senin (10/6) tersebut sesuai dengan surat edaran Menteri PANRB. Untuk itu akan ada sanksi tegas diberikan kepada oknum PNS yang masih saja bolos pada hari pertama kerja. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, menyoroti rencana peniadaan tunjangan kinerja dalam komponen tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 pada tahun 2022. Dia berpendapat peniadaan akan berdampak pada daya beli terutama bagi PNS golongan rendah.

"Seharusnya pemerintah tidak perlu pukul rata meniadakan tunjangan kinerja pada semua golongan PNS. Sebab ada masih banyak PNS yang mendapatkan gaji sebesar Rp1,5 juta, jauh di bawah UMR. Ini tentu perlu dijadikan pertimbangan," kata Syarief dalam keterangan tertulis, Minggu (29/8/2021).

Menurut Syarief, tidak semua golongan PNS mendapatkan penghasilan yang sama. Ada PNS yang mendapatkan gaji kecil sehingga masih cukup berat untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari.

"Beban keluarga juga patut menjadi pertimbangan untuk tetap memberikan tunjangan bagi PNS golongan rendah. Jika pemerintah mengklaim dengan peniadaan tunjangan kinerja ini negara mampu merelokasi anggaran sebesar Rp 12,3 triliun, maka coba bandingkan dengan dana infrastruktur dalam APBN 2021 sebesar Rp 417,4 triliun," ungkapnya.

Di sisi lain, Syarief menambahkan, pemerintah juga perlu mengevaluasi kinerja fiskalnya. Pasalnya, pada tahun 2020 ada sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) sebesar Rp 245,6 triliun. Ini menunjukkan bahwa antara kebutuhan utang dengan defisit anggaran tidak sebanding.

“Untuk PNS golongan rendah yang mendapatkan tunjangan terkecil harusnya tetap diberikan. Opsi peniadaan tunjangan ini sebaiknya dibatasi pada PNS golongan tinggi yang relatif mendapatkan penghasilan yang cukup," ujarnya.

Politisi senior Partai Demokrat ini pun menyarankan pemerintah untuk melakukan relokasi program infrastruktur dan penentuan skala prioritas pembangunan. Terutama untuk berbagai proyek infrastruktur yang banyak menelan anggaran negara sebaiknya ditunda.

Dia menuturkan, pada situasi pandemi yang mencekik perekonomian rakyat, pemerintah harus mengupayakan insentif fiskal bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, termasuk bagi PNS golongan rendah. Ini penting untuk menjaga daya beli dan menjaga momentum pertumbuhan.

“Di masa pandemi, salah satu tugas terberat pemerintah adalah memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Bagi masyarakat berpendapatan rendah, rendahnya daya beli akan berdampak langsung terhadap kualitas hidupnya," paparnya.

"Karena itu, pemotongan tunjangan bagi PNS golongan rendah tentu bukanlah kebijakan yang tepat. Jika pemerintah memaksakan kebijakan ini, tentu korbannya adalah keluarga PNS golongan rendah yang jumlahnya sangat banyak di Indonesia,” pungkasnya.[]