Ekonomi

THR 2021 Tak Dibayar Penuh, Ini Denda & Sanksi yang Akan Diterima Perusahaan

Pemerintah mewajibkan THR 2021 dibayar secara penuh. Ada denda yang akan diberikan kepada para pengusaha yang melanggar ketentuan tersebut.


THR 2021 Tak Dibayar Penuh, Ini Denda & Sanksi yang Akan Diterima Perusahaan
Seorang warga menunjukan uang pecahan kecil yang sudah ditukarkan di kendaraan Bank Indonesia di lapangan parkir IRTI Monas, Jakarta Pusat, Kamis (8/6). Penukaran uang yang digelar Bank Indonesia ini bekerja sama dengan 13 bank. Masyarakat yang akan melakukan penukaran harus membawa KTP asli dengan total nilai uang yang bisa ditukar maksimal Rp3,7 juta per orang. Rinciannya, pecahan Rp2.000 sebanyak 100 lembar, Rp5.000 sebanyak 100 lembar, Rp10 ribu sebanyak 100 lembar, dan Rp200 ribu sebanyak (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Lewat surat edaran, Menteri Ketenagakerjaan M/6/HK.04/IV/2021, terkait pemberian THR tahun 2021, pemerintah mewajibkan THR tahun ini dibayar secara penuh.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan pembayaran THR 2021 harus dibayarkan tujuh hari sebelum hari raya keagamaan atau Idulfitri.

Adapun denda yang akan diberikan kepada para pengusaha yang melanggar ketentuan tersebut yakni dikenakan denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.

"Pembayaran denda tak menghilangkan kewajiban untuk membayar THR keagamaan sebagaimana diatur sesuai Undang-undang," katanya saat konferensi pers virtual, Jakarta, Senin (12/4/2021).

Adapun sanksi administratif bagi pengusaha tidak membayar THR dalam waktu yang ditentukan yakni sanksi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha berdasarkan aturan pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan pasal 9 ayat 1 dan 2.

Bagi pengusaha yang tak mampu membayar THR secara tepat waktu, maka ditentukan dalam peraturan Undang-undang, Gubernur, dan Bupati/Walikota diminta untuk memberikan solusi melalui dialog bipartit antara pekerja dan buruh.

"Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis yang memuat waktu pembayaran THR keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sebelum hari raya keagamaan tahun 2021 pekerja/buruh yang bersangkutan," katanya.

Selain itu, perusahaan harus membuktikan ketidakmampuannya membayar THR tahun 2021 dengan memberikan laporan keuangan selama dua tahun terakhir.

"Kesepakatan tersebut harus dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan," katanya.

Ida kembali menegaskan kesepakatan yang dibuat perusahaan dan pekerja tak menghilangkan kewajiban pembayaran THR. []

Dhera Arizona Pratiwi

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu