News

Tes Alih Status Pegawai, BW Duga Ada Siasat Luluh Lantakkan KPK

Pembusukan KPK  dilakukan secara sistematis dan terstruktur


Tes Alih Status Pegawai, BW Duga Ada Siasat Luluh Lantakkan KPK
Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto (Instagram/fadhliahmad)

AKURAT.CO, Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) bersuara lantang atas aturan alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN). Kabarnya sejumlah pegawai dan penyidiknya tak lulus Tes Wawasaan Kebangsaan.

BW menduga ada siasat untuk membunuh lembaga tersebut.

"Ada siasat yang tak pernah jeda, kawanan kuasa kegelapan bersekutu dengan koruptor dan jaringannya terus menggempur KPK. Tak hanya itu, kekuatan tanpa batas itu, berupaya untuk 'melumat' melumpuhkan dan bahkan meluluh-lantakkan KPK," kata BW dikutip dari pernyataannya, Rabu (5/5/2021).

Salah satu siasat itu duga BW, tak hanya merekrut sebagian orang yang punya masalah karena punya watak nir-integritas saja, tapi juga menundukkan sikap kritis insan KPK yang senantiasa menjaga integritasnya.

Lebih jauh, BW mengatakan bahwa kini batas api kepantasan telah dilanggar. Ada indikasi SDM KPK mulai dihabisi. Padahal, Insan KPK yang telah teruji berkhidmat pada pertiwi karena telah menggadaikan mata dan bertaruh nyawa memberantas korupsi sepenuh hati. Namun, justru malah mau disingkirkan semena-mena hanya dengan berbekal Hasil Test ala Litsus Orde Baru.

Kini insan terbaik KPK justru dihadang kebijakan absurd, padahal sedang menangani mega skandal korupsi, seperti misalnya: kasus suap Bansos Covid-19, Suap Ekspor Benur, E-KTP, Suap Tanjung Balai, kasus bos batubara yang jadi DPO, kasus mafia hukum di pengadilan dan juga penyuapan penyidik KPK yang mulai menyinggung pimpinan parlemen dan salah satu komisioner KPK. 

"Apakah ini, salah satu misi dan sasaran penghancuran KPK?" tanya BW.

BW menyatakan, pembusukan KPK  dilakukan secara sistematis dan terstruktur mulai dari  Revisi UU KPK yang ditolak rakyat di tahun 2019, pemilihan pimpinan KPK yang kontroversial karena memuat isu nir-integritas hingga peralihan status pegawai KPK menjadi ASN yang dilakukan secara absurd.

"Keseluruhan proses itu ada di periode kepemimpinan Presiden Jokowi. Inikah legacy "terbaik" yang akan ditinggalkan beliau untuk diingat sepanjang masa?" kata BW.

Sebelum itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima hasil tes wawasan kebangsaan yang diikuti seluruh pegawainya sebagai bagian dari proses alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"KPK benar telah menerima hasil "assesment" wawasan kebangsaan yang diserahkan pihak BKN (Badan Kepegawaian Negara) tanggal 27 April 2021," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Ali memastikan lembaganya akan menyampaikan hasil tes tersebut kepada publik dalam waktu dekat.

"KPK memastikan akan menyampaikan hasilnya kepada publik dalam waktu dekat dan akan kami informasikan lebih lanjut," ucap dia.

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebut bahwa Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.

Peralihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN memang imbas dari revisi Undang-Undang KPK tersebut.

Selain itu, dalam Pasal 69C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 disebut pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengimplementasikannya juga perlu diperlukan peraturan teknis, yaitu melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN.

KPK pun bekerja sama dengan BKN menggelar asesmen wawasan kebangsaan bagi seluruh pegawai tetap dan pegawai tidak tetap KPK yang menjadi salah satu rangkaian proses alih status tersebut.​​​​​​​

Adapun materi dalam asesmen wawasan kebangsaan, yaitu integritas berbangsa untuk menilai konsistensi perilaku pegawai apakah sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya, netralitas ASN untuk menilai ketidakberpihakan pegawai pada segala bentuk pengaruh manapun dan pihak siapapun.

Terakhir, antiradikalisme untuk menilai kesetiaan pegawai terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah.

Pimpinan KPK sendiri telah berkomitmen bahwa semua pegawai KPK telah menjadi ASN pada 1 Juni 2021 bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila.[]

Arief Munandar

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu